Selasa , 27 Juni 2017

Home » Suara Muria » Tujuh Perda Ditetapkan DPRD Blora, Empat Perda Dicabut

Tujuh Perda Ditetapkan DPRD Blora, Empat Perda Dicabut

18 Maret 2017 7:10 WIB Category: Suara Muria Dikunjungi: kali A+ / A-
PENETAPAN PERDA: Ketua DPRD H Bambang Susilo bersama pimpinan DPRD lainnya dan Wakil Bupati H Arief Rohman menandatangani penetapan tujuh perda. (suaramerdeka.com / Abdul Muiz)

PENETAPAN PERDA: Ketua DPRD H Bambang Susilo bersama pimpinan DPRD lainnya dan Wakil Bupati H Arief Rohman menandatangani penetapan tujuh perda. (suaramerdeka.com / Abdul Muiz)

BLORA, suaramerdeka.com – Pencapaian kinerja maksimal di bidang legislasi ditunjukkan DPRD Blora di triwulan pertama 2017. Hal itu dibuktikan dengan telah diselesaikannya pembahasan tujuh rancangan peraturan daerah (raperda). Ranperda itupun ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna DPRD Blora, Jumat (17/3).

Ketujuh perda yang ditetapkan tersebut adalah perda tentang Kepariwisataan, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Penyertaan Modal Pemkab Blora pada BUMD Kabupaten Blora dan BUMD Provinsi Jateng tahun 2017-2021.

Selain itu juga perda tentang perubahan atas perda nomor 7 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, perubahan atas perda nomor 5 tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan perubahan atas perda nomor 6 tahun 2016 tentang Perangkat Desa serta perubahan atas perda nomor 3 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Selain penetapan tujuh perda, dalam rapat paripurna kemarin Pemkab bersama DPRD menyepati pencabutan empat perda. Pencabutan dilakukan karena perda tersebut sudah tidak berlaku lagi seiring telah ditetapkan perda baru.

Keempat perda yang dicabut itu adalah perda nomor 5 tahun 2002 tentang Sumber Pendapatan Desa, perda nomor 6 tahun 2002 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perda nomor 4 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta pencabutan perda nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

“Alhamdulillah setelah melalui proses yang cukup panjang dan menghabiskan waktu cukup lama, akhirnya pembahasan ranperda sudah selesai dan ditetapkan menjadi perda,” ujar Ketua DPRD Bambang Susilo.

Pembahasan raperda-raperda tersebut mulai dilakukan DPRD bersama Pemkab Blora sejak Desember tahun lalu. Pembahasan selesai pada bulan Februari 2017. Menurut Bambang Susilo, perda-perda yang ditetapkan kemarin sebelumnya juga telah melewati tahapan fasilitasi oleh gubernur Jateng.

Setelah fasilitasi selesai, Pemkab dan DPRD menindaklanjutinya dengan finalisasi pembahasan. “Setelah itulah barulah disepakati ditetapkan menjadi perda,’’ tandas Bambang Susilo.

(Abdul Muiz / CN26 / SM Network)

Tujuh Perda Ditetapkan DPRD Blora, Empat Perda Dicabut Reviewed by on . [caption id="attachment_979759" align="alignnone" width="400"] PENETAPAN PERDA: Ketua DPRD H Bambang Susilo bersama pimpinan DPRD lainnya dan Wakil Bupati H Ari [caption id="attachment_979759" align="alignnone" width="400"] PENETAPAN PERDA: Ketua DPRD H Bambang Susilo bersama pimpinan DPRD lainnya dan Wakil Bupati H Ari Rating: 0