Foto: suaramerdeka.com / Arif M Iqbal

Tiba di Jakarta, Tim Paralimpiade Disambut Menpora

Foto: suaramerdeka.com / Arif M Iqbal

Foto: suaramerdeka.com / Arif M Iqbal

JAKARTA, suaramerdeka.com – Meski hanya meraih satu medali perunggu pada ajang Paralimpiade Rio 2016, Kontingen Indonesia tetap mendapat apresiasi dari pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan upaya Menpora Imam Nahrawi yang bersedia menyambut para atlet difabel tersebut di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Rabu (21/9) petang.

Dari sembilan atlet yang mengikuti ajang empat tahunan itu, hanya satu yang sukses membawa pulang medali, yaitu Ni Nengah Widiasih. Atlet kelahiran Bali tersebut sukses meraih perunggu di cabang angkat besi kelas 41 kg. Sesuai rencana, tim Paralimpiade Indonesia juga bakal diterima Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (22/9) pagi.

Sikap Presiden tersebut adalah sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap tim Paralimpiade yang telah berjuang di Rio de Janeiro, Brasil, 7-18 September lalu. Pemerintah juga tak ingin melakukan diskriminasi karena sebelumnya telah menerima para peraih medali Olimpiade Rio 2016, seperti Tontowi Ahmad, Liliyana Natsir, Eko Yuli Irawan dan Sri Wahyuni.

Bahkan, jumlah bonus yang diberikan kepada peraih medali di ajang Paralimpiade disamakan. Dengan demikian, perunggu yang diraih Ni Nengah Widiasih dihargai Rp 1 miliar dan bebas pajak.

“Kepada Ni Nengah Widiasih, nantinya juga akan diberikan tunjangan hari tua yang besarnya sama dengan Olimpiade, yaitu untuk perunggu sebesar Rp 10 juta per bulan jika sudah tidak berlaga di event apapun. Ini semua menunjukkan komitmen non-diskriminatif terhadap atlet biasa maupun yang difabel sejauh berprestasi di Olimpiade dan Paralympic,” ujar Menpora Imam Nahrawi didampingi Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Gatot Dewa Broto.

Menurut Imam, pencairan bonus paling cepat akan dilakukan pada pertengahan bulan depan. Saat ini, Kemenpora masih menunggu hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk proses pencairan.

“Ini kan untuk jangka panjang, sedang kami review dengan BPKP karena kaitannya dengan keuangan agar tertib administrasi. Pertengahan Oktober maksimal bisa realisasi. Uang saku dan bonus disamakan jumlahnya. Sarana dan akomodasi sama. Ini karena mereka sama-sama mengibarkan bendera Merah Putih,” kata menteri yang akrab disapa Cak Imam ini.

(Arif M Iqbal / CN26)

Comments

comments