Foto: suaramerdeka.com / dok

Pelaksanaan PON Jabar Dikritik Warga Jakarta

Foto: suaramerdeka.com / dok

Foto: suaramerdeka.com / dok

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan digelar di Jabar, 17-29 September 2016, mendapat kritikan. Sebab, mayoritas cabang olahraga yang dipertandingkan sangat menguntungkan tuan rumah. Bahkan, beberapa cabang juga kurang layak diperlombakan karena bukan mengarah pada cabang SEA Games, Asian Games ataupun Olimpiade.

Kritikan-kritikan tersebut disampaikan warga Jakarta melalui Presidium Pemuda Indonesia (PPI). Menurut Ketua Pembina PPI Rudy Darmawanto,  perlu dilakukan penyempurnaan secara drastis terhadap penyelenggaraan PON. Harapannya, pada ajang serupa yang akan datang, cabang yang dipertandingkan memiliki korelasi dengan kebijakan olahraga nasional.

“Kami tahu PON Jabar mempertandingkan beberapa cabang olahraga yang tak ada kaitannya dengan SEA Games, Asian Games atau Olimpiade. Jadi harapan warga Jakarta, itu harus selaras,” ujar Rudy Darmawanto didampingi Presidium PPI lain, Rahmat HS usai beraudiensi dengan pejabat Kemenpora di Jakarta, Selasa (13/9).

Lebih dari itu, pihaknya juga meminta panitia penyelenggara PON memilih wasit yang berkulitas dan netral selama memimpin pertandingan. Hal itu perlu dilakukan supaya hasil akhir pertandingan tak merugikan atlet atau tim dari luar Jabar.

“Ada asumsi bahwa tuan rumah menghalalkan segala cara agar memenangi banyak cabang olahraga sehingga menjadi juara umum. Tuan rumah boleh menang, tapi harus dilakukan secara sehat, fair play dan tidak merugikan tim lain. Karena itu, kami mengharapkan panitia berani menjamin adanya wasit yang benar-benar netral,” ungkap Rudy.

Presidium PPI lain, Rahmat menambahkan, penyelenggaraan PON Jabar yang memakan APBN dan APBD miliaran rupiah, perlu dikawal dengan ketat. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diminta melakukan supervisi agar tidak terjadi penyimpangan anggaran.

“Kami meminta secara khusus kepada pihak KPK untuk melakukan pengawasan dan supervisi terhadap penggunaan anggaran PON 2016. Paling tidak, penyelenggaraan PON harus transparan dan penggunaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan secara jelas,” jelas Rahmat yang juga menjabat Ketua Pembina Forum Pemuda Betawi (FPB) tersebut.

(Arif M Iqbal / CN26)

Comments

comments