Foto: Krisnaji Satriawan

Jateng Batal Jadi Tuan Rumah Kualifikasi Taekwondo

Foto: Krisnaji Satriawan

Foto: Krisnaji Satriawan

SEMARANG, suaramerdeka.com – Jateng batal menjadi tuang rumah babak kualifikasi PON XIX cabang taekwondo. Sedianya, akan diselenggarakan pada 6-8 November mendatang. Namun, oleh PB Taekwondo Indonesia (TI) penunjukkan tersebut dibatalkan secara sepihak dan dipindah ke Jakarta, 17-19 November nanti.

Ketua Harian Pengprov TI Jateng Tanu Tulus Kismanto menyesalkan keputusan sepihak oleh PB TI secara mendadak tersebut. Padahal, pihaknya tekah melakukan persiapan untuk Pra-PON XIX itu. Keputusan itu tak diduga sebelumnya, karena memang selama ini komunikasi cukup intens.

”Sepeninggal Almarhum Sudarsono Chandrawidjaja, kami terus melakukan persiapan dengan baik. Termasuk dengan menggelar musprovlub TI dengan memilih Soegiono Boedi Santoso sebagai ketua. Hal ini dilakukan agar ada legalitas yang kuat saat pelaksaan Pra-PON dan rida organisasi berjalan baik,” tutur Tanu, Senin (26/10).

Bahkan, beberapa waktu lalu PB TI datang ke Semarang untuk meninjau lokasi yang dijadikan venue. Kemudian kembali bertemu saat kejuaraan di UNS Solo pada 8 Oktober lalu tak ada pembicaraan babak kualifikasi pindah ke Ibu Kota. Tapi, pekan lalu Ketua Harian PB TI Zulkifli Tanjung memberi kabar Pra-PON XIX dipindah ke Jakarta.

”Terus terang, alasan pembatalan karena Jateng dianggap tidak mampu secara finansial menggelar Pra-PON XIX sangat disesalkan. Kami sangat siap untuk menyelenggarakan babak kualifikasi kapan pun baik secara finansial maupun teknis. Justru sebaliknya, PB TI yang kini tengah kesulitan keuangan sebab ada pembengkakan biaya untuk Indonesia Open,” ungkap Tanu.

Pengprov TI Jateng menerima keputusan itu tetapi tetap meminta klarifikasi tentang pembatalan secara sepihak dan tiba-tiba itu. Sebab, surat pembatalan yang disampaikan PB TI ke semua pengprov tidak sesuai dengan kenyataan. Jateng menuntut PB TI mengklarifikasi ke semua pengprov alasan yang sebenarnya.

”Tetap menerima tapi  tidak ingin disalahkan. Sebab beberapa  provinsi telah memesan pesawat, hotel dan sebagainya akhirnya juga dibatalkan. Belum lagi kita harus menjelaskan pembatalan tersebut ke pihak terkait seperti Gubernur Jateng dan KONI Jateng,” tambah Tanu.

(Krisnaji Satriawan / CN26)

Comments

comments