Usulan Hak Angket DPR Ditunda | suaramerdeka.com

Minggu , 28 Mei 2017

Home » SmCetak » Berita Utama » Usulan Hak Angket DPR Ditunda

Usulan Hak Angket DPR Ditunda

19 Mei 2017 0:30 WIB Category: Berita Utama, Nasional, SmCetak A+ / A-

JAKARTA- Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang dihadiri pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi di DPR memutuskan menunda tindak lanjut usulan hak angket DPR terhadap kinerja KPK.

“Berdasarkan aturan perundangan dan tata tertib DPR RI, usulan hak angket setelah disetujui di paripurna, maka harus ditindaklanjuti,” kata Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto pada diskusi di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (18/5).

Menurut Agus, tindak lanjut dari usulan hak angket tersebut adalah pembentukan panitia khusus (Pansus) hak angket DPR RI, setelah fraksi-fraksi yang menyatakan setuju mengirimkan daftar nama anggotanya. Namun, sampai rapat Bamus dimulai sekitar pukul 13.40 kemarin, fraksi-fraksi belum menyerahkan daftar nama anggotanya untuk dibentuk Pansus Hak Angket DPR RI.

“Karena belum ada usulan daftar nama dari fraksi-fraksi, maka tindak lanjut usulan hak angket ditunda, sampai batas waktu yang belum ditentukan,” katanya. Menurut Agus, dalam rapat Bamus tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) secara tegas menyatakan tidak setuju dengan usulan hak angket dan memutuskan tidak akan mengirimkan daftar nama anggota fraksinya pada pembentukan pansus.

Politisi Partai Demokrat (FPD) ini menambahkan, FPD sejak awal sudah menyatakan tidak setuju yang dibuktikan tidak ada satupun anggotanya yang menandatangani usulan hak angket. FPD, kata dia, sejak awal juga sudah bertekad tidak akan mengirimkan daftar nama anggota fraksinya. “Pada usulan hak angket, ada fraksi yang setuju dan ada yang tidak setuju. Perbedaan itu menjadi dinamika di DPR RI,” katanya.

Ganggu KPK

Menurut Agus, FPD berpandangan KPK lembaga penegakan hukum yang independen sehingga harus diberikan kesempatan untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi berskala besar di Indonesia. KPK yang jumlah penyidiknya terbatas, menurut dia, menghadapi banyak tugas menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi. “Kalau pimpinan seringsering dipanggil ke DPR, apalagi oleh pansus hak angket, maka akan mengganggu kinerja KPK,” katanya.

Menurut Agus, KPK sebagai mitra kerja Komisi III DPR RI, sebaiknya pengawasan dilakukan melalui rapat-rapat seperti dengan mitra kerja lainnya, yakni melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP), bukan melalui pansus hak angket. Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menyayangkan narasi yang selalu dikembangkan oleh pihak tertentu, bahwa siapa yang mengkritisi KPK selalu dianggap antipemberantasan korupsi dan temannya koruptor.

Padahal DPR ingin mengkritisi KPK agar lembaga itu kuat dan bebas dari kepentingan oknum-oknum yang menyanderanya. “Saya sangat menyayangkan dengan narasi yang dikembangkan bahwa yang terus mengkritisi KPK adalah orang yang anti-pemberantasan korupsi atau dia adalah temannya koruptor. Benar-benar diputarbalikkan ini. KPK lahir karena kejaksaan dan kepolisian itu dinilai belum beres dan rawan jadi alat penguasa.

Tapi bukan berarti KPK itu pasti suci dari kesalahan dan kekurangan. Tapi repotnya kami yang kritis malah dianggap prokoruptor. Stigmanya kok seperti zaman Orba. Kalau terus mengkritisi bisa disebut antipembangunan bahkan bisa di cap komunis,” kata Masinton.

Politikus PDI Perjuangan tersebut mengatakan bahwa dengan hak angket pihaknya menjamin tidak akan mengganggu tupoksi KPK yang masuk ranah yudisial. Dan kalaupun hak angket terhadap KPK berjalan dan konsekuensinya DPR akan memanggil pimpinan maupun pegawai KPK, maka itu pun juga tidak akan menggangu kerja KPK. (F4,ant-67)

Comments

comments

Usulan Hak Angket DPR Ditunda Reviewed by on . JAKARTA- Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang dihadiri pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi di DPR memutuskan menunda tindak lanjut usulan hak angket D JAKARTA- Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang dihadiri pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi di DPR memutuskan menunda tindak lanjut usulan hak angket D Rating: 0
scroll to top