Syarat Paspor Rp 25 Juta Dibatalkan | suaramerdeka.com

Kamis , 25 Mei 2017

Home » SmCetak » Berita Utama » Syarat Paspor Rp 25 Juta Dibatalkan

Syarat Paspor Rp 25 Juta Dibatalkan

Diganti Surat Rekomendasi dari Disnaker

21 Maret 2017 3:34 WIB Category: Berita Utama, SmCetak A+ / A-
Agung Sampurno

Agung Sampurno

JAKARTA- Direktorat Jenderal Imigrasi membatalkan syarat harus memiliki tabungan Rp 25 juta bagi pemohon pembuatan paspor. Sebagai ganti, pencari paspor wajib melampirkan surat rekomendasi dari kantor dinas tenaga kerja.

Pembatalan syarat tersebut berdasarkan hasil analisa Ditjen Imigrasi terhadap reaksi masyarakat yang pada prinsipnya keberatan. ”Mulai hari ini dicabut. Alasan kami menghilangkan syarat itu, karena dari analisa intelijen, kami melihat masyarakat cenderung belum bisa menerima kebijakan ini dengan baik,” kata Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno, di kantor Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (20/3).

Menurut Agung, aturan pengurusan paspor yang mensyaratkan harus memiliki tabungan Rp 25 juta tersebut sebenarnya ditujukan bagi orangorang yang diduga kuat akan menjadi tenaga kerja ilegal. Selama ini, banyak tenaga kerja illegal Indonesia bisa masuk ke negara lain untuk bekerja secara ilegal, dengan cara saat mengurus paspor tidak mengakui akan bekerja di luar negeri. ”Selama ini kan mengakunya membuat paspor untuk wisata, mengunjungi keluarga, umrah, atau naik haji, juga magang. Maka kami tambahkan syarat harus punya tabungan Rp 25 juta itu untuk melindungi,” tandas Agung.

Fungsi tabungan Rp 25 juta itu untuk memastikan orang yang ingin membuat paspor, bermotif asli. Kalau untuk umrah, benar untuk umrah.

”Bekerja secara ilegal di negeri orang, selain itu melanggar hukum, juga seringkali justru merugikan tenaga kerja itu sendiri,” kata Agung. Para TKI ilegal tersebut sering ditekan untuk bekerja lebih keras dengan upah lebih rendah dibandingkan aturan di sana. Tapi ingin protes diancam dilaporkan polisi oleh majikan mereka. Bahkan ada kondisi tragis, salah satunya tidak dibayar, dan bahkan ada yang sampai dipulangkan ke Tanah Air dalam kondisi meninggal dunia.

Lebih Diperketat

Menurut dia, dengan pembatalan syarat tersebut, Imigrasi akan lebih memperketat proses administrasi pembuatan paspor. Selain melampirkan persyaratan umum seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran, setiap WNI yang akan membuat paspor diwajibkan melampirkan Surat Rekomendasi Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota. Syarat lain, surat telah melakukan pemeriksaan kesehatan di sarana kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

Selain itu, lanjut Agung, pihaknya juga akan memperketat pada tahap wawancara. ”Petugas akan menggali informasi secara seksama terhadap pemohon. Petugas lebih lama dalam wawancara untuk bisa melakukan profiling, gesture atau body language. Baru diproses setelah petugas yakin bahwa maksud dan tujuan ke luar negeri benar-benar untuk ibadah atau wisata, bukan untuk menjadi tenaga kerja ilegal,” kata dia.

Di Kompleks Istana, kemarin, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo justru menyetujui adanya kebijakan Ditjen Imigrasi yang mensyaratkan pemohon paspor harus memiliki tabungan sebesar Rp 25 juta. Namun, syarat itu khusus bagi orang yang dicurigai memiliki tujuan menjadi tenaga kerja ilegal ke luar negeri. ”Tadi sudah saya laporkan ke Presiden. Presiden setuju. Kalau itu bisa mengendalikan orang yang ingin menjadi tenaga kerja ilegal di luar negeri, itu bagus. Setuju Presiden,” kata Nusron.

Menurut politikus Partai Golkar tersebut, persyaratan yang lebih berat tersebut patut dilakukan, demi mencegah upaya pihak-pihak yang ingin menggunakan pengurusan paspor menjadi pintu masuk sebagai tenaga kerja ilegal di luar negeri. Fakta yang diperoleh BNP2TKI, banyak TKI ilegal yang masuk ke berbagai negara dengan mengelabui petugas saat pengurusan paspor.

Kebijakan tersebut dinilai Nusron mampu menekan tingkat TKI unprocedural, maupun tindak pidana perdagangan orang. ”Faktanya banyak sekali, bahkan ribuan orang yang masuk Arab Saudi untuk umrah, tapi tidak kembali lagi, dan menjadi tenaga kerja unprocedural. Harus ada upaya pencegahan dengan syarat lebih berat. Mengenai teknisnya, kita serahkan kepada Imigrasi sebagai pihak yang berwenang,” kata Nusron. Nusron menekankan, kebijakan tersebut tidak diberlakukan kepada semua orang yang mengurus paspor. Standar dan tolok ukur penerapan kebijakan tersebut sudah dimiliki Imigrasi. Nusron membantah kebijakan ini dibatalkan Ditjen Imigrasi. ”Enggak, enggak dibatalkan. Tidak semua orang ya.

Bagi mereka yang dicurigai saja. Yang dicurigai definisinya apa? Ya tadi itu, orang yang tidak pantas ziarah, kok tiba-tiba ziarah. Wajar dong ditanya untuk itu,” tutur Nusron.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri juga berkomentar positif tentang kebijakan tersebut. Ia menilai kebijakan itu bertujuan baik untuk melindungi WNI, sehingga mereka tak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. ”Mungkin cara mengaturnya saja disesuaikan. Nanti saya coba cek dulu deh. Intinya pemerintah terus meningkatkan kerja sama untuk TKI yang un-procedural itu,” kata Hanif. (F4,cnn-39)

Comments

comments

Syarat Paspor Rp 25 Juta Dibatalkan Reviewed by on . [caption id="attachment_563557" align="alignleft" width="300"] Agung Sampurno[/caption] JAKARTA- Direktorat Jenderal Imigrasi membatalkan syarat harus memiliki [caption id="attachment_563557" align="alignleft" width="300"] Agung Sampurno[/caption] JAKARTA- Direktorat Jenderal Imigrasi membatalkan syarat harus memiliki Rating: 0
scroll to top