Pollycarpus dan Refleksi Abai | suaramerdeka.com

Sabtu , 24 Juni 2017

Home » SmCetak » Pollycarpus dan Refleksi Abai

Pollycarpus dan Refleksi Abai

Oleh Manunggal K Wardaya

5 Desember 2014 3:54 WIB Category: SmCetak, Wacana A+ / A-

PEMBEBASAN bersyarat yang diterima Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, mengejutkan pemerhati dan pegiat hak asasi manusia (HAM) di Tanah Air. Mantan pilot Garuda itu dihukum setelah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pembela HAM Munir Said Thalib, yang tengah dalam penerbangan menuju Negeri Belanda tahun 2004.

Di tengah tuntutan menuntaskan kasus Munir dengan mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa pidana tersebut, pembebasan bersyarat Polly dipandang sebagai sinyal buruk penegakan HAM. Tulisan ini meninjau pembebasan bersyarat Polly dari sudut pandang hukum hak asasi manusia . Adalah hak tiap orang yang tengah menjalani pidana untuk mendapat pembebasan bersyarat.

Dalam konteks negara hukum Indonesia, hal ini bukan sesuatu yang berada di ranah wacana, melainkan telah menjadi ketentuan peraturan perundang- undangan, dan hukum positif. Penjelasan Pasal 12 Huruf k UU tentang Pemasyarakatan menyebutkan pada intinya pembebasan bersyarat adalah pembebasan untuk narapidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya dua per tiga masa hukumannya dengan ketentuan dua per tiga itu tidak boleh kurang dari 9 bulan. Rumusan lebih kurang sama bisa kita jumpai dalam Pasal 1 Ayat (2) Permenhukham Nomor 1 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Peraturan menteri itu mencantumkan berbagai alasan baik substantif maupun administratif.

Dari kacamata hukum dapat diasumsikan bahwa Polly pasti dinilai (oleh pejabat yang berwenang untuk itu) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalannya, serta berbuat baik selama menjalani pidana. Laporan dari pembimbing kemasyarakatan, sebagai salah satu yang dipersyaratkan supaya seorang napi (termasuk napi anak) bisa memperoleh pembebasan, pasti telah dipenuhi mantan pilot Garuda tersebut.

Karenanya, Kemenhukham mengabulkan permohonan pembebasan bersyarat tersebut. Hal itu berkesesuaian dengan pernyataan Dirjen Pemasyarakatan Kemenhukham Handoyo Sudrajat kepada media. Diskursus mengenai pembebasan Polly isa jadi akan berhenti pada titik ini. Terlebih mengingat kepastian hukum adalah hak asasi manusia pula maka pembebasan yang dia terima merupakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Pertanyaannya, cukup dan tepatkah memandang keputusan pembebasan bersyarat terhadap Polly hanya dari telah terpenuhinya aneka persyaratan hukum positif? Apakah fenomena ini berlokus melulu pada ranah administrasi? Munir adalah manusia warga negara biasa. Yang membuatnya tidak biasa adalah kapasitasnya sebagai human rights defender.

Mengkritisi Kebijakan Hukum internasional mengakui pembela HAM sebagai orang yang secara sendiri ataupun bersama-sama memperjuangkan pemenuhan HAM. Pembela HAM adalah individu/kelompok yang rentan dan rawan mengalami pelanggaran HAM, terlebih di negara dengan demokrasi konstitusional yang belum menemukan tempat yang mapan. Bisa juga dimengerti mengingat nature kerja pembela HAM adalah mempertanyakan dan mengkritisi tindak kebijakan negara yang memasuki ranah hak asasi manusia warga negara. Tidak heran, PBB benar-benar mewanti-wanti negara supaya benar-benar menahan diri dari pelanggaran HAM terhadap pembela HAM.

Perampasan dan pengingkaran HAM seorang pejuang HAM oleh karenanya mempunyai makna extraordinary. Alihalih berbobot dipandang sebagai tindak pidana biasa, represi terhadap pembela HAM terkait aktivitasnya di lapangan HAM pada hakikatnya adalah ancaman, bahkan perlukaan serius terhadap penikmatan dan penghormatan HAM khalayak.

Pembela HAM sebagaimana Munir adalah memperjuangkan hak asasi warga negara yang terancam eksesifnya kekuasaan negara. Memahami kapasitas Munir dan perampasan hak hidupnya secara mengenaskan maka sama saja dengan pengingkaran tidak saja hak dasarnya sebagai individu tapi juga terampasnya kepentingan masyarakat luas berkait perlunya dipenuhi dan dihormatinya HAM.

Dalam konteks inilah pembebasan bersyarat untuk Pollycarpus terbaca sebagai refleksi abai dan sebelah matanya negara memandang mereka yang terbilang human rights defender. Dari sudut pandang HAM, keputusan tersebut kendati bisa dibela sebagai administratively correct, tetap sukar dikatakan sebagai keputusan pas secara etik. Sekaligus menjadi diketahui betapa HAM warga negara secara simbolik ataupun realistik lebih dari satu dasa warsa reformasi ternyata masih jauh dari menggembirakan. (10)

— Manunggal K Wardaya, dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, PhD researcher Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen Belanda

Comments

comments

Pollycarpus dan Refleksi Abai Reviewed by on . PEMBEBASAN bersyarat yang diterima Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, mengejutkan pemerhati dan pegiat hak asasi manus PEMBEBASAN bersyarat yang diterima Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, mengejutkan pemerhati dan pegiat hak asasi manus Rating: 0
scroll to top