Pidana untuk Jessica | suaramerdeka.com

Minggu , 25 Juni 2017

Home » SmCetak » Pidana untuk Jessica

Pidana untuk Jessica

Oleh Manunggal K Wardaya

13 Oktober 2016 1:04 WIB Category: SmCetak, Wacana A+ / A-

SIDANG peradilan kasus kematian I Wayan Mirna Salihin yang tewas setelah meminum kopi bercampur sianida, semakin mendekati titik akhir. Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan tuntutan agar majelis hakim menyatakan terdakwa Jessica Kumala Wongso bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan menghukum terdakwa, oleh karenanya, dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi masa tahanan. Tuntutan pidana yang disampaikan JPU ini berbeda dengan keinginan dan aspirasi keluarga Mirna.

Dalam jumpa pers yang digelar guna menanggapi tuntutan JPU, keluarga mengekspresikan ketidakpuasan. Keluarga meminta Jessica dijatuhi pidana seberat-beratnya, yakni pidana mati atau paling tidak seumur hidup. Persoalan ini menggugah rasa keadilan.

Diteorikan bahwa setelah umat manusia meninggalkan keadaan alam (state of nature) dan memasuki kehidupan bernegara, penyelesaian konflik yang terjadi sebagai akibat serangan terhadap nyawa, tubuh, kehormatan, dan harta yang tadinya bersifat horizontal antarindividu, diambil alih oleh negara. Korban tak lagi mencari keadilan sendiri (entah melalui kesepakatan maupun kekerasan) kepada pelaku. Sebagai ganti, hadir institusi kepolisian yang menyelidiki dan kejaksaan yang menuntut orang yang diyakini bersalah atas nama publik (oleh karena itu ia disebut sebagai penuntut umum). Kekuasaan kehakiman hadir untuk mendengar, baik terhadap jaksa maupun terdakwa, untuk kemudian berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menjatuhkan putusan.

Koridor Hukum

Mekanisme seperti itulah yang terjadi dalam berbagai peradilan kasus pidana sebagaimana disaksikan publik dalam persidangan kasus pembunuhan Mirna dengan terdakwa Jessica. Dalam konteks persidangan kasus pembunuhan Mirna, tuntutan pidana terhadap Jessica berangkat dari keyakinan JPU bahwa memang Jessica-lah pelaku pembunuhan Mirna dan bahwa perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan padanya.

Tuntutan pidana tersebut disusun dengan mendasarkan pada koridor hukum. Pasal 340 KUHP memungkinkan terdakwa diganjar pidana waktu tertentu paling lama 20 tahun. Tuntutan JPU memang bebeda dengan apa yang menjadi keinginan keluarga Mirna, yang sebenarnya dapat saja terakomodasi dalam tuntutan, mengingat pidana seumur hidup bahkan mati adalah dimungkinkan pula oleh Pasal 340. Namun, JPU memiliki otonomi dalam melakukan tuntutan berdasarkan pertimbangan sendiri dan tak didikte oleh keinginan pihak korban. Pada akhirnya nanti, hakimlah yang akan menjatuhkan putusan yang bisa jadi sesuai atau bahkan berbeda dengan apa yang dituntut oleh JPU maupun keinginan keluarga Mirna. Terlepas dari kontroversi kasusnya yang begitu pelik, ada setidaknya dua hal menarik untuk dicermati dari perbedaan antara tuntutan pidana JPU dan keinginan keluarga Mirna.

Pertama, pidana yang bersifat retributif (pembalasan) ternyata masih menjadi keinginan pihak korban untuk dijatuhkan terhadap pelaku. Kesetimpalan dengan prinsip ”utang nyawa bayar nyawa”, atau ”curi sapi bayar sapi” masih begitu kuat melekat dalam kesadaran masyarakat. ‘ Meski tak kurang Jaksa Agung Prasetyo mengatakan bahwa tuntutan tersebut telah berkeadilan, hal itu tak memuaskan keluarga Mirna.

Dalam hal ini, pidana mati terhadap Jessica dianggap paling memenuhi rasa keadilan sebagai balasan atas hilangnya nyawa Mirna yang diinsyafi tak akan terganti dengan pidana apa pun. Keinginan keluarga Mirna menunjukkan bahwa pidana mati di masyarakat masih menjadi opsi. Di sisi lain, tuntutan pidana yang diinginkan oleh JPU menarik dicermati. Kendati sebenarnya dapat menuntut pidana seberat-beratnya termasuk pidana mati, JPU hanya menuntut 20 tahun dikurangi masa tahanan. JPU tidak membeberkan terperinci alasan penuntutan tersebut kepada publik. Namun, patut diduga bahwa kritik keras masyarakat bahkan publik internasional terkait eksekusi terpidana mati narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan turut memengaruhi JPU dalam mengajukan tuntutan.

Walaupun pidana mati adalah konstitusional menurut putusan Mahkamah Konstitusi, peradilan kasus pembunuhan Mirna ini menunjukkan bahwa negara makin berhati-hati dalam menerapkan pidana yang dikehendaki penghapusannya dalam hukum hak asasi manusia internasional ini. Pada akhirnya, apakah peradilan kasus ini berakhir dengan pemidanaan Jessica atau tidak, terpulang sepenuhnya pada hakim yang memeriksa perkara.

Demikian pula apakah pidana yang dijatuhkan (seandainya Jessica dinyatakan bersalah) sesuai dengan keinginan baik JPU maupun keluarga korban, sepenuhnya terpulang pada pertimbangan hakim. Menjadi harapan publik adalah bahwa apa pun yang menjadi putusan pengadilan adalah putusan yang seadil-adilnya, dan tidak berpihak kepada siapa pun melainkan pada prinsip-prinsip keadilan. (43)

— Manunggal K Wardaya SH LLM, dosen FH Unsoed Purwokerto, alumnus Monash University Law School Melbourne Australia dan kandidat PhD Radboud Universiteit Belanda

Comments

comments

Pidana untuk Jessica Reviewed by on . SIDANG peradilan kasus kematian I Wayan Mirna Salihin yang tewas setelah meminum kopi bercampur sianida, semakin mendekati titik akhir. Jaksa Penuntut Umum (JPU SIDANG peradilan kasus kematian I Wayan Mirna Salihin yang tewas setelah meminum kopi bercampur sianida, semakin mendekati titik akhir. Jaksa Penuntut Umum (JPU Rating: 0
scroll to top