Peresmian Pabrik Diminta Tunggu Kajian Lingkungan | suaramerdeka.com

Senin , 26 Juni 2017

Home » SmCetak » Berita Utama » Peresmian Pabrik Diminta Tunggu Kajian Lingkungan

Peresmian Pabrik Diminta Tunggu Kajian Lingkungan

Semen Rembang

21 Maret 2017 3:27 WIB Category: Berita Utama, SmCetak A+ / A-
SM/Hanung Soekendro  NGOBROL GAYENG : Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PW Muhammadiyah Jateng menyelenggarakan acara ”Ngobrol Gayeng Soal Semen” di Kampus Universitas Muhammadiyah Semarang, Senin (20/3). (66)

SM/Hanung Soekendro
NGOBROL GAYENG : Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PW Muhammadiyah Jateng menyelenggarakan acara ”Ngobrol Gayeng Soal Semen” di Kampus Universitas Muhammadiyah Semarang, Senin (20/3). (66)

SEMARANG- Pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang sudah mencapai 99,16% dan akan diresmikan April depan. Namun melihat hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang juga diperkirakan selesai April, maka peresmian diminta menunggu KLHS. Anggota Komisi D DPRD Jateng, Muhammad Ngainirrichadl mengatakan, jika KLHS bisa keluar April, alangkah baiknya peresmian dilakukan setelah itu.

Tujuannya untuk memberikan kepastian jika pabrik pelat merah tersebut telah sesuai dengan kajian lingkungan hidup. ”Jangan gegabah meresmikan. Alangkah baiknya menunggu KLHS,” kata Richadl pada acara ”Ngobrol Gayeng Soal Semen” di kampus Universitas Muhammadiyah Semarang, Senin (20/3).

Ngobrol gayeng menghadirkan tiga narasumber lain, yaitu Kabag Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Jateng, Iwanuddin Iskandar, Guru Besar Undip Prof Dr Sri Suwitri, dan profesor riset LIPI yang juga konsultan PT Semen Indonesia, Prof Hermawan Sulistyo. Bagaimana jika KLHS menyatakan di lokasi tersebut tidak boleh dilakukan aktivitas penambangan? Menurut Richadl, demi kebaikan bersama, pembangunan tetap berlanjut namun lokasi penambangan bergeser.

Ia mengingatkan, pada awalnya lokasi penambangan batu gamping dari 500-an hektare menyusut menjadi 298 hektare. Area tanah liat menjadi 98 hektare yang sebelumnya hampir dua kali lipat. Alasan pengurangan, menyesuaikan zona aman penambangan. Artinya tetap ada solusi. ”Kalau menutup pabrik, itu bukan solusi. Membiarkan masyarakat berdemo (menolak) juga bukan solusi. Rangkul semua. Untuk kebaikan bersama, pabrik semen tetap lanjut karena investasi sudah masuk,” kata anggota DPRD dari Fraksi PPP ini.

Alasan lain mempertahankan beroperasinya pabrik semen adalah faktor ekonomi. Menurutnya, komitmen pembangunan perekonomian melalui program corporate social responsibility (CSR) bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah mengucurkan dana CSR Rp 7 miliar pada 2015 dan Rp 10 miliar tahun lalu, PTSemen Indonesia berencana memberikan CSR Rp 30 miliar tahun ini. Selain itu, komitmen penyediaan air bersih dan pertanian bisa ditagih masyarakat jika tak kunjung terlaksana.

Sikap sebaliknya disampaikan oleh Hermawan Sulistyo. Dia menyatakan pembangunan pabrik semen tak akan terganjal oleh KLHS. Sebab, wilayah Rembang tidak masuk kawasan karst Pegunungan Kendeng. Tiga kabupaten yang masuk kawasan itu adalah Pati, Grobogan, dan Blora. Hermawan juga mengatakan ingin meluruskan anggapan batuan karstlah yang ditambang dan dijadikan bahan baku semen. ”Yang dijadikan semen itu limestone (gamping), bukan karst. Usia karst jauh lebih tua dari limestone,” kata Hermawan.

Sri Suwitri tak heran dengan pro kontra pembangunan pabrik semen. Alasanya, belum ada ilmu kebijakan publik. ”Freeport, pabrik batu bara, pabrik semen, ribut terus. Persoalannya sama, belum ada kajian dari sisi kebijakan publik,” kata Suwitri. Menjelang akhir acara, diskusi justru bertambah ramai. Puluhan mahasiswa yang semula melakukan aksi demo menolak pabrik semen di luar kampus, masuk dan mengikuti dialog. ”Dari aspek hukum, mengapa tetap diberi izin (pendirian pabrik)?” tanya Julio, salah satu peserta aksi. Kabag Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Jateng, Iwanuddin Iskandar meminta semua peserta diskusi mencermati lagi putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Konstitusi soal semen Rembang, yang menyatakan bahwa tak ada satu keputusan pun soal penutupan pabrik.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso menilai, PT Semen Indonesia tidak bisa menutup mata bahwa masih ada warga sekitar pabrik yang menolak pabrik semen. Untuk itu, PT Semen Indonesia wajib memastikan warga yang kontra terus dilibatkan dalam kegiatan atau dialog termasuk terkait kebijakan yang dilakukan perusahaan. ”Mereka harus dirangkul, tidak dipukul, disayang tidak ditendang, dan masih bisa memberikan kritik. Justru mereka harus banyak dilibatkan sehingga ada titik temu,” papar Hadi Santoso usai sidang paripurna di Gedung Berlian, Senin (20/3).

Saat kunjungan ke pabrik pekan lalu, lanjut Hadi, disampaikan mengenai CSR yang sudah digulirkan kepada masyarakat. Harapannya tentu bisa meningkatkan kesejahteran dan menurunkan angka kemiskinan masyarakat di sekitar pabrik. (H81,J14-39)

Comments

comments

Peresmian Pabrik Diminta Tunggu Kajian Lingkungan Reviewed by on . [caption id="attachment_563538" align="alignleft" width="300"] SM/Hanung SoekendroNGOBROL GAYENG : Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PW Muhammadiyah Jateng me [caption id="attachment_563538" align="alignleft" width="300"] SM/Hanung SoekendroNGOBROL GAYENG : Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PW Muhammadiyah Jateng me Rating: 0
scroll to top