Perempuan Menunggu Komitmen Jokowi-JK | suaramerdeka.com

Minggu , 25 Juni 2017

Home » SmCetak » Wacana » Perempuan Menunggu Komitmen Jokowi-JK

Perempuan Menunggu Komitmen Jokowi-JK

Oleh Rina Herlina Haryanti

9 September 2014 0:19 WIB Category: Wacana A+ / A-

Pemberdayaan perempuan telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia secara terencana dan berkelanjutan sejak terbentuknya menteri muda urusan peranan wanita tahun 1978 hingga saat ini (Nurhaeni dan Febriary: 2001:1).

Lembaga ini mengawal pemberdayaan perempuan, dan kehadirannya merupakan bentuk respons negara atas persoalan perempuan.
Sudah banyak hasil yang telah diraih, meskipun banyak juga hambatan dan tantangan yang dihadapi. Tidak dimungkiri, sebagai lembaga negara dengan status kementerian negara nonportofolio, kementerian ini tidak memiliki kewenangan menjadi pelaksana kegiatan secara operasional di lapangan. Karenanya, tidak heran jika masyarakat mungkin menganggap bahwa lembaga ini dinilai kurang efektif. Posisi tawar yang tidak terlalu kuat terhadap kementerian/lembaga lain juga menjadi tantangan sendiri.

Belum lagi tantangan di internal pemerintah dan budaya masyarakat yang masih menganggap bahwa masalah gender dan perempuan hanya dipahami sebagai jenis kelamin yang merupakan kodrat yang tidak dapat diubah atau hanya sebagai program spesifik perempuan, menambah panjang tantangan yang dihadapi kementerian ini.

Terlepas dari banyaknya hambatan yang dihadapi, kementerian ini adalah lembaga yang menjadi ujung tombak pengarusutamaan gender di negara ini. Melalui Inpres No 9 Tahun 2000, tugas kementerian pemberdayaan perempuan haruslah dalam perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan memastikan departemen dan lembaga pemerintah lain memasukkan kebijakan ini dalam program mereka.

Persoalan mempertahankan eksistensi kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPPA) bukan hanya sebatas pada struktur organisasi yang telah terbangun, tetapi juga pada kondisi perempuan Indonesia yang masih sangat kompleks, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Marginalisasi, subordinasi, beban ganda, kekerasan, dan pemiskinan perempuan, masih menjadi potret buram bagi 118.048.783 jiwa penduduk perempuan Indonesia.

Berbagai indikator pembangunan masih memperlihatkan ketimpangan kesempatan, akses, dan penikmatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki (Darwin dan Kusumasari, 2002:1).

Gender Inequality Index Indonesia tahun 2013 menduduki peringkat 103 dari 186 negara, jauh di bawah Malaysia. Dua target Millenium Development Goals di tahun 2015 bidang kesehatan, yakni perjuangan untuk menurunkan angka kematian ibu dan perang terhadap HIV/AIDS pun menjadi daftar panjang permasalahan perempuan di Indonesia.

Belum lagi permasalahan trafficking, buruh migran, kebijakan bias gender, fenomena glass ceiling dan lain sebagainya, telah menjadi hambatan yang sulit untuk dipecahkan oleh perempuan karena persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kultur tetapi juga berkaitan dengan struktur (Partini, 2013: 2018-228).

Visi dan Misi

Seandainya benar ada perampingan dalam kabinet bentukan Jokowi-JK, dengan salah satunya meniadakan KPPPA, maka secara tidak langsung Jokowi-JK sedang mengingkari janjinya atas perempuan dan anak. Masyarakat ingat betul pasangan ini secara khusus memasukkan isu perempuan dalam bab ”Berdaulat dalam Bidang Politik” pada visi dan misi yang diusungnya. Dalam poin 10 bab itu disebutkan, ”Kami berkomitmen untuk pemberdayaan perempuan dalam politik dan pembangunan.”

Masyarakat mengharapkan kabinet yang akan dibentuk dalam masa pemerintahan Jokowi-JK tetap bersifat rasional dengan mengedepankan profesionalisme dan peluang efektivitasnya dalam memecahkan berbagai persoalan bangsa.

Oleh sebab itu, yang diutamakan oleh pemerintah Jokowi-JK semestinya bukan sekadar berapa jumlah kementerian dan berapa banyaknya lembaga nonkementerian, tetapi juga apakah lembaga-lembaga tersebut memang berfungsi untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan publik. Dengan mengacu pada hal tersebut, fungsi dari Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak akan tumpang tindih dengan kementerian/lembaga negara lainnya.

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah baru dalam membentuk kabinet. Kabinet yang ramping, efektif, dan efisien memang merupakan harapan ideal dalam sebuah organisasi. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak semoga tidak hanya menjadi komitmen di tataran wacana dan dialektika semata, melainkan diwujudkan dalam bentuk kelembagaan. (24)

—Rina Herlina Haryanti, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender LPPM UNS dan dosen Administrai Negara FISIP UNS.

Comments

comments

Perempuan Menunggu Komitmen Jokowi-JK Reviewed by on . Pemberdayaan perempuan telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia secara terencana dan berkelanjutan sejak terbentuknya menteri muda urusan peranan wanita tah Pemberdayaan perempuan telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia secara terencana dan berkelanjutan sejak terbentuknya menteri muda urusan peranan wanita tah Rating: 0
scroll to top