Pemerintah Dinilai Wajar Minta Lebih | suaramerdeka.com

Selasa , 28 Maret 2017

Home » SmCetak » Berita Utama » Pemerintah Dinilai Wajar Minta Lebih

Pemerintah Dinilai Wajar Minta Lebih

Freeport Bersikeras Ekspor Konsentrat

21 Maret 2017 3:24 WIB Category: Berita Utama, SmCetak A+ / A-
SM/Antara AMPTuntut Penutupan Freeport : ALIANSI Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi di depan gedung PT Freeport Indonesia, Jakarta, Senin (20/3), menuntut penutupan tambang emas PT Freeport Indonesia. (66)

SM/Antara
AMPTuntut Penutupan Freeport : ALIANSI Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi di depan gedung PT Freeport Indonesia, Jakarta, Senin (20/3), menuntut penutupan tambang emas PT Freeport Indonesia. (66)

JAKARTA- Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot menilai wajar jika pemerintah menginginkan bagian lebih besar dari hasil produksi PT Freeport Indonesia di Papua.

Pasalnya perusahaan tambang dari AS itu sudah lama beroperasi dan banyak mengambil keuntungan dari penambangan di Indonesia. ‘’Bayangkan saja kontrak dari 1971 berlaku sampai sekarang? Berapa tahun? Ini sudah 40 tahun lebih. Tentu pemerintah berharap peningkatan kebijakan negara. Itu wajar,’’ ujar Bambang saat tampil sebagai pembiacara dalam forum diskusi ‘’Bagaimana Nasib Kontrak Karya (KK) Freeport’’ di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (20/3).

Menurut dia, pemerintah tetap memikirkan kondisi perusahaan dalam meminta tambahan bagian negara, agar Freeport tidak rugi. Di sisi lain, Kementerian ESDM gerah atas sikap PT Freeport Indonesia yang tak mau tunduk pada aturan pemerintah. Padahal, dua perusahaan raksasa pemegang kontrak karya lainnya mau mengikuti peraturan. PTVale Indonesia Tbk dari Brasil, sudah membangun smelteruntuk memurnikan seluruh mineral hasil produksinya.

Mereka juga sudah melakukan kewajiban divestasi sesuai ketentuan kontrak karya, bahkan terdaftar sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI). PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) juga bersedia mengganti kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Hanya Freeport yang masih bersikeras ingin mendapat izin ekspor konsentrat dengan tetap mempertahankan kontrak karya. ‘’Kalau mau tetap KK (Kontrak Karya), harus ekspor mineral yang sudah dimurnikan, seperti Vale. Amman kehilangan 41.000 ha tapi malah menambah investasi 9 miliar dolar AS untuk membangun smelter di Sumbawa,’’tandas Gatot.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Bangun S Manurung menjelaskan, Freeport sudah kembali beroperasi. Namun produksinya berkurang, menyesuaikan kapasitas smelter Gresik karena belum bisa mengekspor konsentrat. ‘’ Kapasitas produksi 40%,’’ ungkap Bangun. (A20,dtc-50)

Comments

comments

Pemerintah Dinilai Wajar Minta Lebih Reviewed by on . [caption id="attachment_563573" align="alignleft" width="300"] SM/AntaraAMPTuntut Penutupan Freeport : ALIANSI Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi di depan ged [caption id="attachment_563573" align="alignleft" width="300"] SM/AntaraAMPTuntut Penutupan Freeport : ALIANSI Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi di depan ged Rating: 0
scroll to top