Pasal Denda Tak Boleh Dihapus | suaramerdeka.com

Minggu , 30 April 2017

Home » SmCetak » Pasal Denda Tak Boleh Dihapus

Pasal Denda Tak Boleh Dihapus

Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

22 April 2017 0:00 WIB Category: SmCetak, Suara Pantura A+ / A-

PEKALONGAN – Rencana Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ditentang serikat pekerja, baik Serikat Pekerja Nasional Pekalongan maupun DPW Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Jateng.

”Apa alasan penghapusan Pasal 65 tentang denda itu? Padahal, denda akibat pelanggaran tersebut bermacammacam. Salah satu di antaranya mengait UU HAM. Misalnya aturan tentang pekerja hamil yang harus mendapatkan aturan khusus.

Kalau dihapus, maka bagaimana denda untuk pelanggarnya? Untuk itu, maka saya berharap aturan denda jangan dihapus,” kata Ketua SPN Kota Pekalongan M Jumali saat menjadi peserta dengar pendapat tentang Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Adapun M Abu Tholib lebih keras lagi dalam rapat itu. Dia meminta Raperda dicabut saja karena akan menjadi ganjalan dalam menerapkan UU Ketenagakerjaan.

Menurutnya, dengan Perda maka nantinya justru akan merugikan pekerja. Di Jabar Perda dicabut. Adapun PP Nomor 78 Tahun 2015 yang kini menjadi acuan pembuatan Perda juga masih diproses judicial review di tingkat MK. Karena itu, Raperda agar dicabut karena akan merugikan pekerja. Terhadap masukan itu, Nofel, ketua Pansus mengatakan, Raperda ini merupakan inisiasi DPRD dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan PP 78 Tahun 2015.

Berikan Masukan

Karena PP itu termasuk baru, maka DPRD perlu menginisiasi Perda untuk menyesuaikannya. ”Perda No 12 Tahun 2012 sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai dengan aturan di atasnya,” kata Nofel. Mengenai rencana pasal denda dihapus, lanjut dia, sudah disepakati dalam rapat pansus sebelumnya.

Di sana ada denda maksimal Rp 50 juta jika pengusaha melakukan pelanggaran. Namun setelah berkonsultasi ke Bidang Hukum Kementerian Ketenagaan Kerja, diminta pasal tersebut tidak boleh dihilangkan. Karena itu, Kementerian akan memberikan masukan di kemudian hari. Karena itu, Nofel berharap, rapat kali ini minta masukan dari stakeholders dari pengusaha atau pekerja.

Namun, jika SPN masih akan memberikan masukan tentang Raperda termasuk pasal denda itu, disilakan disampaikan sebelum 22 April mengingat Raperda itu akan dirapatkan dalam finalisasi pada 22 April. (A15-48)

Comments

comments

Pasal Denda Tak Boleh Dihapus Reviewed by on . PEKALONGAN - Rencana Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ditentang serikat pekerja, baik Serikat Pekerja Nasional Pekalongan maupun DPW Persa PEKALONGAN - Rencana Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ditentang serikat pekerja, baik Serikat Pekerja Nasional Pekalongan maupun DPW Persa Rating: 0
scroll to top