Nasionalisasi Freeport Itu Wajar | suaramerdeka.com

Kamis , 30 Maret 2017

Home » SmCetak » Bincang-Bincang » Nasionalisasi Freeport Itu Wajar

Nasionalisasi Freeport Itu Wajar

Sudirman Said

12 Maret 2017 1:03 WIB Category: Bincang-Bincang, SmCetak A+ / A-
SM/Pradita Utama

SM/Pradita Utama

Oleh Hartono Harimurti

Persoalan Freeport di Papua mengemuka. Muncul wacana soal nasionalisasi perusahaan pertambangan itu. Bagaimana implikasinya? Berikut perbicangan dengan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Sudirman Said.

Saat ini Freeport bersikap keras dalam menyikapi keinginan Pemerintah Indonesia mengubah kontrak karya menjadi IUPK. Bagaimana penilaian Anda soal itu?

Kondisi ini tentu tak terlepas dari proses negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan Freeport. Namun perlu saya batasi dulu, tentu tak elok saya berkomentar terlalu banyak mengenai kondisi sekarang dan ke depan. Saya sudah di luar pemerintahan dan tak punya wewenang lagi. Namun sebagai orang yang pernah mengikuti proses negosiasi itu, saya menilai kondisi ini konsekuensi dari penundaan keputusan. Keputusan yang makin lama tertunda membuka ruang bagi pihak yang ingin terlibat.

Itu memicu konflik kepentingan. Saya sangat prihatin atas kondisi ini. Sebab, persoalan bisa disederhanakan. Namun begitu banyak orang tidak tahu persoalan teriak-teriak. Juga banyak yang ingin terlibat untuk kepentingan pribadi, sehingga jadi rumit. Saya berharap pemerintah dan Freeport kelak mencapai titik temu dan menghasilkan solusi permanen.

Apa solusi permanen yang Anda maksud?

Ya, prinsipnya mengembalikan ke hakikat investasi, hakikat kegiatan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam. Itu semua harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat, negara, perputaran roda perekonomian, dan investor. Ada manfaat bagi semua pihak. Bukan sepihak.

Untuk mencapai itu tak ada cara lain kecuali semua pihak duduk satu meja, dengan kepala dingin mengedepankan hal-hal realistis. Hitung-hitungan yang masuk akal dan tidak sama-sama ngotot. Sejak dulu sudah saya katakan, negosisasi yang baik ada aspek saling menghormati dan tetap di koridor hukum. Jangan memakai prinsip zero sum game, kuat-kuatan, tanpa argumen realistis.

Kalau pakai cara itu pasti cepat deadlock. Proses itu bisa berjalan mudah bila semua pihak mengikuti proses yang berjalan. Dalam MoU zaman Presiden SBYada 11 item. Itu kepentingan atau aspirasi pemerintah daerah di Papua. Selain itu, ada enam item kepentingan pemerintah pusat.

Bagaimana kelanjutan 17 item itu?

Sebagian dari 11 item aspirasi pemerintah daerah sudah dikerjakan Freeport, sebagian dalam proses, dan sebagian lagi dalam persiapan pengerjaan. Saat jadi menteri ESDM, saya pernah berbicara dengan pemerintah daerah.

Prinsipnya, mereka tak mempermasalahkan enam item dari pemerintah pusat. Pertama, Freeport melepaskan lahan, mengembalikan 60 persen lahan ke pemerintah. Kedua, membangun smelter. Ketiga, divestasi saham. Keempat, meningkatkan local content untuk pembelian barang dan jasa. Kelima, meningkatkan setoran ke negara. Keenam, kepastian perpanjangan izin. Sebagian sudah dikerjakan, tetapi masih tergantung pada keputusan perpanjangan izin usaha. Di tengah proses, ada yang ingin masuk dan berpotensi merusak.

Seperti apa itu?

Kita tentu masih ingat kasus ”Papa Minta Saham”. Itu suatu titik, proses negosiasi antara pemerintah dan Freeport untuk kepentingan lebih besar dirusak segelintir oknum.

Presiden Jokowi marah betul saat tahu ada pemimpin lembaga tinggi negara ikut-ikutan. Itu jelas mengganggu proses negosiasi karena para pihak jadi saling curiga. Dan, bisa deadlock. Maka untuk mencegah, saya sarankan lima hal. Pertama, kedua pihak memegang teguh peraturan. Kedua, pemenuhan komitmen membangun smelter, meningkatkan setoran ke negara, dan keputusan perpanjangan izin. Ketiga, yang tak mengerti permasalahan jangan ikut-ikut agar tak memperkeruh suasana. Keempat, saat bernegosiasi, singkirkan kepentingan pribadi dan kelompok. Kedepankan kepentingan nasional. Kelima, harus mengingat aspek kemanusiaan. Ingatlah nasib banyak orang dan keluarga mereka, yang hidup bergantung pada pengoperasian Freeport. Jangan ramai di publik, tetapi lembek, tak berdaya, saat negosiasi.

Kasus ini menguat karena didorong ketidakadilan. Freeport dinilai mengambil begitu banyak untung, sehingga merugikan kita. Apa penilaian Anda?

Sudah ada upaya menyelesaikan masalah ketidakadilan, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan masyarakat di sana. Berkait pemerintah, ada upaya divestasi saham. Adapun pemerintah daerah, seperti permintaan putra daerah Papua bisa masuk level manajemen sudah dilaksanakan.

Saya dengar dari gubernur, bupati, dan melihat sudah banyak putra Papua masuk level manajer, bahkan manajer senior. Mereka anak-anak pintar. Begitu dibuka peluang, mereka mampu mengisi. Contoh lain, aspirasi pemerintah daerah agar Freeport menyimpan uang operasional di Papua di Bank Papua, bukan bank lain. Itu juga sudah dilakukan. Juga permintaan peningkatan CSR, juga sudah dipenuhi.

Bandara Mozes Kilangin yang semula khusus milik Freeport, kini bisa digunakan untuk umum. Begitu pula sumbangan pembangunan infrastruktur di Papua sudah dilakukan. Jadi sudah banyak yang dilakukan untuk menghapus ketidakadilan, dan itu terus berproses.

Pengalaman saya saat jadi menteri ESDM, saat membicarakan hal itu, ada resistensi. Namun saya terus meyakinkan Freeprot, itu demi masa depan Freeport di Papua. Pelan-pelan akhirnya mereka bisa menerima. Namun juga tidak semua masalah di Papua harus ditanggung dan diselesaikan Freeport. Itu tidakfair.

Muncul wacana menasionalisasi Freeport agar lebih bermanfaat optimal bagi negara. Bagaimana pendapat Anda?

Itu aspirasi wajar. Bila melihat masa lalu, kita tahu Freeport masuk Papua pada 1960-an. Ya, saat itu kita punya apa? SDM kita bidang pertambangan masih sangat sedikit, teknologi kita tak menguasai. Kita juga tak punya kekuatan finansial. Masih terlalu banyak kelemahan kita saat itu.

Kondisi saat ini jelas jauh berbeda. Kita sudah punya banyak ahli, baik bidang pertambangan maupun hukum yang ahli menulis kontrak lebih baik. Soal uang, ya bisa dicarilah. Jadi jika bicara nasionalisasi, kita harus tata dengan baik, dalam hal proses dan timing. Yang berkait dengan proses, kita harus tetap menjalankan dan dihormati komunitas internasional. Tidak serampangan, melanggar aturan internasional.

Berbicara mengenai timing, kita tentu menginginkan ada pihak bersedia berinvestasi besar-besaran di pertambangan. Mereka harus merasa nyaman dan mendapat waktu cukup untuk beraktivitas dan meraih keuntungan. Salah mengambil langkah atau salah menangani kasus Freeport, akan membuat investor berpikir seribu kali untuk investasi di Indonesia.

Harus ada titik temu soal waktu yang membuat pemerintah dan investor nyaman. Di sisi lain kita juga tetap dihormati komunitas internasional.

Soal pengelolaan SDA, apa langkah penting yang harus segera dilakukan pemerintah?

Yang mendesak, PR besar kita, revisi UU Migas dan UU Minerba. Saya prihatin, mengapa itu tak segera tuntas. Pemerintah sudah oke, mengapa progres di DPR jauh dari harapan. Kok lambat? Padahal, penundaan UU itu menimbulkan banyak sekali ketidakpastian. Di bidang migas banyak pihak menunggu SKK Migas seperti apa. BMN seperti Pertamina dan PGN akan seperti apa. Juga bagaimana soal hilirisasi dan cara bagi hasil di bidang migas.

Itu banyak yang menanti. Untuk bidang minerba sama. Banyak yang menunggu bagaimana soal hilirisasi, kewajiban membangun smelter, dan perpanjangan kontrak, dan sebagainya. Mau tak mau, suka tak suka, harus kita akui minerba, migas, dan listrik adalah industri yang butuh modal besar dan teknologi tinggi. Mereka sangat butuh kepastian hukum dan konsistensi pelaksanaan aturan di lapangan. Makin lama belum ada kepastian tentu investor pikir-pikir berinvestasi di sini. Kondisi itu tentu merugikan kita.  (44)

Comments

comments

Nasionalisasi Freeport Itu Wajar Reviewed by on . [caption id="attachment_557008" align="alignleft" width="300"] SM/Pradita Utama[/caption] Oleh Hartono Harimurti Persoalan Freeport di Papua mengemuka. Muncul w [caption id="attachment_557008" align="alignleft" width="300"] SM/Pradita Utama[/caption] Oleh Hartono Harimurti Persoalan Freeport di Papua mengemuka. Muncul w Rating: 0
scroll to top