Kontraktor Lamban Harus Diberi Peringatan | suaramerdeka.com

Selasa , 30 Mei 2017

Home » SmCetak » Berita Utama » Kontraktor Lamban Harus Diberi Peringatan

Kontraktor Lamban Harus Diberi Peringatan

Rekomendasi BPKP

7 Desember 2016 0:21 WIB Category: Berita Utama, Nasional, SmCetak A+ / A-

SEMARANG - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah meminta para pejabat pembuat komitmen (PPK) memberikan surat peringatan kepada para pelaksana proyek yang lambat dan pekerjaannya masih jauh dari target menjelang akhir tahun.

Kepala Bidang Pengawasan Kegiatan Instansi Pemerintah Pusat BPKP Jateng Uripto mengatakan, sesuai prosedur, peringatan diberikan jika keterlambatan lebih dari 10%. Mekanisme ini harus ditempuh sebelum menentukan pemutusan kontrak. Toleransi waktu bisa diberikan, namun tetap ada denda yang dijatuhkan. ‘’PPK harus memastikan, apakah dengan perpanjangan itu, penyedia jasa (kontraktor-Red) sanggup.

Tentu saja dengan melihat kapasitas dan kemampuannya. Jika keterlambatan lebih dari 10%, sementara waktu semakin mepet, tugas PPK mengingatkan,’’ ujar Uripto dalam kegiatan Prime Mover Peran Serta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Review Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan, di kantor Kejaksaan Tinggi Jateng, Selasa (6/12).

Kepala Kejati Jateng Sugeng Pudjianto meminta BPKP memberikan pencerahan, siapa yang harus bertanggung jawab dalam suatu proyek jika tidak sesuai bestek atau rencana anggaran biaya (RAB).

‘’Apakah kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, bendahara, atau panitia pengadaan. BPKP juga harus jelas dalam penghitungan kerugian negara. Jangan menggantung nasib orang,’’ kata Sugeng yang didampingi Asisten Intelijen Jacob Hendrik P. Menurut Uripto, penyidik harus memastikan dan mengidentifikasi, siapa yang lalai dalam menjalankan tugas.

Kelalaian itu ada di tataran atau tahap mana. Secara prinsip, tambah Uripto, PPK melakukan tindakan pengelolaan keuangan, sehingga harus memahami betul alur pengeluaran. Asisten Bidang Pengawasan Kejati Timbul Tamba menambahkan, kedatangan BPKP diharapkan memberikan pencerahan untuk evaluasi sekaligus persiapan kinerja 2017.

‘’Misalnya kami melakukan asset tracing (menelusuri aset) untuk pengembalian kerugian negara. Uang untuk upaya itu sudah dikeluarkan, tapi output tidak tercapai karena ternyata tidak ada aset. Nah, apakah itu bisa memengaruhi laporan pertanggungjawaban. Kami ingin mendapat masukan dari BPKP,’’ kata Timbul. (J14-59)

Comments

comments

Kontraktor Lamban Harus Diberi Peringatan Reviewed by on . SEMARANG - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah meminta para pejabat pembuat komitmen (PPK) memberikan surat peringatan kepad SEMARANG - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah meminta para pejabat pembuat komitmen (PPK) memberikan surat peringatan kepad Rating: 0
scroll to top