FS Swantoro: Tanpa Kenegarawanan Korupsi Kian Merajalela | suaramerdeka.com

Sabtu , 27 Mei 2017

Home » SmCetak » Bincang-Bincang » FS Swantoro: Tanpa Kenegarawanan Korupsi Kian Merajalela

FS Swantoro: Tanpa Kenegarawanan Korupsi Kian Merajalela

19 Maret 2017 0:01 WIB Category: Bincang-Bincang, SmCetak A+ / A-

Oleh Hartono Harimurti

SM/Hartono Harimurti

SM/Hartono Harimurti

Pemimpin lembaga negara ditangkap karena terlibat kasus korupsi atau penyuapan. Beberapa kepala daerah mengalami perkara yang sama. Apakah itu mencerminkan kita mengalami krisis pemimpin yang bervisi kenegarawanan? Berikut perbincangan dengan pengamat politik dari PARASyndicate, FS Swantoro.

Banyak pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif tersangkut kasus korupsi. Tindakan mereka jauh dari sikap negarawan. Mengapa itu masih saja terjadi?

Mereka jelas tidak bersikap sebagai negarawan. Negarawan berpikir komprehensif dan terus berupaya bagi kebaikan generasi mendatang. Dia tak akan mementingkan diri sendiri dan kelompok.

Jadi negarawan berbeda dari politikus. Politikus hanya memikirkan kepentingan jangka pendek, lima tahunan. Memikirkan pemilihan pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan umum (pemilu), dan pemilihan presiden (pilpres). Mereka berpikir demi kepentingan diri dan kelompok dalam lima tahun itu dapat apa dan berapa dan bagaimana bisa tetap berkuasa dengan memakai berbagai cara.

Untuk tetap berkuasa, mereka mencari uang dari mana saja untuk menunjang. Itulah yang membuat korupsi menjadi-jadi.

Ya, kita kehilangan sosok negarawan. Negarawan bisa menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang menimpa bangsa ini. Sebab, mereka tidak mudah terjebak konflik kepentingan. Mereka rela mencurahkan tenaga dan pikiran demi kebaikan, demi kemajuan generasi mendatang. Saya khawatir, elite kita gagal paham terhadap sikap kenegarawanan yang harus ada dalam diri mereka.

Apakah kondisi itu juga akibat kinerja partai politik kita belum optimal?

Memang. Ditambah kebobrokan birokrasi. Akhirnya, ya korupsi makin merajalela. Bila partai politik dan birokrasi bersinergi akan menjadi pilar kukuh untuk mencegah bangsa dari keterpurukan. Namun hampir tak ada partai politik yang menjalankan fungsi dan peran secara substantif.

Peran substantif itu, misalnya, partai harus memberikan pendidikan politik pada rakyat. Kedua, harus melakukan komunikasi politik. Ketiga, agregasi politik; menyerap masukan atau aspirasi sebanyak-banyaknya dari rakyat. Keempat, artikulasi politik; memperjuangkan aspirasi rakyat yang diamahkan pada mereka. Kelima, menyelesaikan konflik di masyarakat.

Ya, bagaimana memberikan pendidikan politik secara efektif kepada rakyat, ketika masyarakat apatis melihat banyak orang partai baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif jadi koruptor. Dulu kan rakyat melihat iklan partai yang mengajak tidak korupsi, eh ternyata mereka dalam iklan itu akhirnya masuk penjara karena korupsi. Itu kan justru contoh buruk. Rakyat butuh keteladanan, bukan hanya omong kosong.

Juga di partai terlihat praktik jual-beli, nyang-nyangan, misalnya saat memilih ketua umum. Prosesnya bisa mengalahkan pertimbangan objektif. Jadi berpikir sesaat saja: dalam waktu dekat dapat apa. Itu sebagaimana ditulis Harold Lasswell pada 1936 dalam Politics: Who Gets What, When and How. Mungkin untuk konteks Indonesia ditambah lagi pertanyaan: dapat berapa? He-he-he. Belum lagi orangorang partai yang berwenang membahas anggaran proyek, misalnya proyek KTP elektronik, lalu dengan enak membagi-bagi uang sangat besar. Itu sangat menyakitkan rakyat. Banyak orang yang untuk mendapat Rp 100.000 per hari saja susah bukan main. Kasus bancakan anggaran dalam kasus KTPelektronik jelas sangat menyakitkan rakyat. Uang itu ada yang untuk diri mereka, untuk membiayai partai. Ya, repot dong kalau uang haram untuk membiayai partai. Kok memakai cara yang harus memasuki “lorong hitam”?

Ada pula yang makin menunjukkan watak mereka, yang mengubah undang-undang hanya untuk kepentingan tidak substantif. Hanya untuk mengakomodasi seraya bagi-bagi kekuasaan. Padahal pengisian jabatan sudah ada mekanismenya. Hanya yang kuasa kalah dalam pertarungan, dia minta diakomodasi. Seperti tampak dalam desakan merevisi UU MD3 untuk mengakomodasi PDIP agar masuk unsur pemimpin di parlemen.

Kondisi ini tentu tak bisa dibiarkan. Apa yang bisa dilakukan rakyat untuk mengubah kondisi buruk ini?

Posisi rakyat saat ini sangat dilematis. Rakyat baru dibutuhkan, dirangkul, diberi peran maksimal ya menjelang pilkada, pileg, dan pilpres. Setelah itu, mereka yang masuk parlemen, jadi kepala daerah, dan sebagainya sibuk sendiri-sendiri dengan kegiatan yang mementingkan pribadi dan kelompok. Ada yang ingin mengembalikan biaya untuk memikat rakyat, ada yang mengurusi pihak yang selama ini jadi penyandang dana. Ya, seperti itulah. Rakyat terlupakan setelah keinginan mereka tercapai.

Namun tak bisa kita pukul rata semua pasti seperti itu. Tetap ada orang baik. Namun mereka tak berdaya melihat begitu banyak yang berbuat tidak baik. Dalam hajatan politik seperti pilkada, pileg, dan pilpres, rakyat tidak punya pilihan. Calon yang ditawarkan partai mungkin tidak bagus, di sisi lain masih banyak rakyat butuh penyelesaian masalah. Misalnya, pembangunan jalan, perbaikan jembatan, sampai bagi-bagi sembako yang bisa dilakukan calon. Itulah dilemanya, dan terjadilah transaksi. Masih banyak rakyat, terutama di pelosok Indonesia, terjebak lingkaran setan. Karena miskin, mereka jadi bodoh. Karena bodoh, mereka sulit menyelesaikan masalah kemiskinan.

Saya berharap rakyat yang berdaya membuat kekuatan untuk mengoreksi elite politik, partai, dan birokrasi yang buruk. Saya berharap LSM, profesional, akademisi, peneliti terus berteriak. Mereka harus tampil menjadi kelompok penekan. Kini, kelompok penekan belum efektif. Bahkan yang dulu LSM, begitu dirangkul penguasa dan masuk dalam sistem juga tak berbuat banyak. Kondisi yang buruk itu bisa menimbulkan ketidakpuasan, kekecewaan begitu besar dan meluas, yang akhirnya berujung pada chaos. Ya karena sudah jalan buntu, tidak ada upaya perubahan, ya berujung kerusuhan. Kita tak menghendaki chaos. Namun sejarah kita menunjukkan fakta seperti itu. Kita ingat tahun 1966 dan 1998, lalu di tengahnya ada peristiwa Malari dan sebagainya.

Sebenarnya bila elite itu amanah dan menjunjung tinggi sikap negarawan, tidak korup dan mengedepankan kepentingan masa depan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang sejahtera, tidak akan menimbulkan ketidakpuasan, kekecewaan, hingga kemarahan yang menimbulkan chaos. Karena itu rakyat yang berdaya harus terus menyuarakan kritik, koreksi, saran dan masukan ke penguasa. Juga bisa aktif menghargai mereka yang menunjukkan sikap kenegarawanan, yang tidak korup, serta terus menghidupkan semangat kenegarawanan para tokoh bangsa.b2

Siapa saja tokoh itu?

Dulu kita punya para negarawan mumpuni. Kami yang Katolik ini kagum dan bangga dengan sosok Bung Hatta dan Mohammad Natsir. Mereka muslim, nasionalis, dan punya pemikiran besar yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Mereka juga sosok sederhana, jauh dari kemewahan. Keislaman Bung Hatta tidak diragukan, tetapi beliau paham Indonesia yang heterogen perlu penyikapan yang tepat.

Bung Hatta melobi pencabutan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta. Baik Bung Hatta maupun Natsir juga sosok sederhana. Bung Hatta sampai wafat tak pernah bisa membeli sepatu Bally dan jas Natsir ada tambalannya dan kemejanya kusam. Sama dengan Bung Hatta, keisalaman Natsir tidak diragukan. Namun dia punya pemikiran besar demi bangsa dan negara. Dia menyodorkan mosi integral untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan dan mencegah Indonesia terpecah- belah. Kita sangat merindukan sosok seperti mereka. (44)

Comments

comments

FS Swantoro: Tanpa Kenegarawanan Korupsi Kian Merajalela Reviewed by on . Oleh Hartono Harimurti [caption id="attachment_562007" align="alignleft" width="300"] SM/Hartono Harimurti[/caption] Pemimpin lembaga negara ditangkap karena te Oleh Hartono Harimurti [caption id="attachment_562007" align="alignleft" width="300"] SM/Hartono Harimurti[/caption] Pemimpin lembaga negara ditangkap karena te Rating: 0
scroll to top