Dana E-KTP Rp 150 Miliar Tidak Diaudit | suaramerdeka.com

Minggu , 28 Mei 2017

Home » SmCetak » Berita Utama » Dana E-KTP Rp 150 Miliar Tidak Diaudit

Dana E-KTP Rp 150 Miliar Tidak Diaudit

19 Mei 2017 3:33 WIB Category: Berita Utama, Nasional, SmCetak A+ / A-
SM/Pradita Utama  MENANGIS : Terdakwa Sugiharto menangis saat mendengarkan keterangan Paulus Tanos di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (18/5). (66)

SM/Pradita Utama
MENANGIS : Terdakwa Sugiharto menangis saat mendengarkan keterangan Paulus Tanos di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (18/5). (66)

JAKARTA – Direktur Utama PT Sandipala Artha Putra Paulus Tannos mengaku ada tiga persen dari Rp 5,9 triliun anggaran E-KTP yang tidak diaudit meski sudah diserahkan kepada konsorsium. ”Ada 2-3 persen dari jumlah tagihan konsorsium kepada Kementerian Dalam Negeri.

Anggaran Rp 6 triliun, jadi kalau dibayarkan Rp 5 triliun artinya 2-3 persen dari Rp 5 triliun atau Rp 150 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Paulus saat memberikan kesaksian melalui telekonferensi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (18/5).

Paulus memberikan keterangan dari Singapura untuk dua terdakwa, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa uang senilai 2-3 persen itu untuk kepentingan manajemen bersama, sehingga potongan yang terkumpul pada manajemen bersama dari konsorsium PNRI adalah Rp 137,989 miliar. ”Pada awalnya kami sepakat manajemen bersama.

Ada pembayaran gaji, sewa ruang kantor, pembayaran sehari-hari, sehingga disepakati ada penyerahan 2 persen dari nilai tagihan. Catatan pengeluaran secara transparan oleh semua anggota konsorsium dan diaudit. Kenyataannya naik 3 persen. Ternyata sampai sekarang saya tidak tahu dana tersebut dipakai ke mana.

Tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak seperti yang disepakati,” jelasnya. Anggota konsorsium itu adalah Perum PNRI sebagai ketua dengan anggota PT LEN Industri, PT Sucofindo, PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Artha Putra. Namun Paulus membantah mengetahui ada pemberian uang kepada sejumlah pihak dari proyek itu. ”Tidak tahu ada lobi-lobi tertentu maupun pembagian uang.”

Padahal dalam dakwaan disebutkan bahwa Paulus Tannos pernah memberikan uang 200 ribu dolar AS untuk membiayai jasa pengacara Hotma Sitompul & Associates berdasarkan permintaan Irman. Uang itu ditambah dari Direktur Utama PT Quadra Solution Anang S Sudiharjo sejumlah 200 ribu dolar AS. ”Saya tidak pernah dimintai uang oleh terdakwa tapi memang pernah ada beberapa kali pemberian dana dari saya kepada saudara Anang,” ungkapnya.

Menurut Paulus, ia dan Anang punya kesepakatan di luar E-KTP untuk pembelian PTQuadra. ”Anang berencana selesai proyek E-KTPakan pindah ke AS karena keluarganya bermukim di sana. Jadi saya beli saja Quadra setelah proyek E-KTP selesai. Saya dan Anang ada kesepakatan, tapi saya minta seluruhnya tercatat, penerimaan dan pengeluaran dengan Anang.

Tapi seluruh catatan ini diambil preman-preman yang menyerang rumah saya di Indonesia, tapi terdakwa tidak pernah minta uang ke saya,” paparnya. Soal kedekatan Ketua DPR Setya Novanto dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Paulus memberikan keterangan yang berbeda dari yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Dalam BAP, Paulus mengaku dikenalkan dengan Novanto melalui Andi. Hal ini juga ia sampaikan saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim melalui telekonferensi. Namun jawabannya mendadak berubah saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum KPK Abdul Basir. Paulus mengatakan bahwa pernyataannya itu hanya berdasarkan asumsi. ”Sebenarnya saya kurang yakin Andi Narogong ini adalah orang Setya Novanto,” ujarnya. Paulus juga membeberkan pertemuannya dengan Novanto di rumah dan kantor Ketua Umum Partai Golkar itu di kawasan SCBD, Jakarta, bersama Andi.

Dalam pertemuan di kantor Novanto, Paulus mengaku hanya mengenalkan diri dan menjelaskan pekerjaannya dalam proyek E-KTP. ”Apa hasil pertemuan dengan Setya Novanto?” tanya jaksa. ”Tidak ada apa-apa,” jawab Paulus. Pernyataan ini berbeda dari keterangan dalam BAP yang menyebutkan bahwa Novanto menanyakan perkembangan proyek E-KTP.

Pada BAP, Setya mengatakan ”Andi bagaimana ini?” yang kemudian diartikan sebagai komitmen fee dari Paulus. Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Andi bahwa hasilnya masih sama saat pertemuan di rumah Novanto di Jalan Wijaya, Jakarta. Lantas Novanto mengucap ”payah”.

Tak Pernah Meralat

Saat dikonfirmasi soal keterangan tersebut, Paulus menyatakan hal itu tidak benar. Jaksa pun tak begitu saja percaya. Pasalnya, selama tiga kali pemeriksaan oleh penyidik KPK, Paulus tidak pernah meralat keterangannya. Paulus pun berkilah sedang stres saat diperiksa.

”Saya lupa, mungkin saat itu saya stres. Saya sekarang lebih ingat keadaan yang sebenarnya.” Jaksa menanyakan apakah ada pihak yang mengarahkan atau menekannya sebelum bersaksi di persidangan. Paulus secara tegas menyatakan tidak ada. Paulus sempat menyampaikan permohonan maaf pada majelis hakim karena tidak dapat hadir di pengadilan.

Ia mengaku terpaksa pindah ke Singapura karena rumahnya diserang orang tak dikenal pada Februari 2012. ”Saya ada perselisihan dengan Andi Winata. Tiba-tiba rumah saya diserang sehingga saya lari dari Indonesia.” Perselisihan itu, kata dia, bermula ketika ada permasalahan cip yang akan digunakan untuk perangkat lunak E-KTP.

Awalnya Paulus bekerja sama dengan perusahaan Oxel System Ltd milik Andi sebagai penyedia cip E-KTP. Andi merupakan anak pengusaha Tommy Winata. Paulus telah memesan cip tersebut, namun belakangan tidak dapat digunakan untuk E-KTP karena merupakan cip yang biasa dipakai untuk Surat Izin Mengemudi (SIM). ”Setelah itu muncul perselisihan dengan Andi.

Saya minta maaf. Sebenarnya saya ingin hadir di Indonesia, tapi demi keselamatan jiwa saya lakukan teleconference,” terangnya. Meski demikian, Paulus tak menjelaskan lebih lanjut soal perselisihannya dengan Andi. Keterangan Paulus dinilai penting karena ia diduga mengetahui banyak soal pelaksanaan proyek E-KTP. Paulus pernah diperiksa penyidik KPK di Singapura pada 17 November 2016. (ant,cnn-18)

Comments

comments

Dana E-KTP Rp 150 Miliar Tidak Diaudit Reviewed by on . [caption id="attachment_601102" align="alignleft" width="300"] SM/Pradita UtamaMENANGIS : Terdakwa Sugiharto menangis saat mendengarkan keterangan Paulus Tanos [caption id="attachment_601102" align="alignleft" width="300"] SM/Pradita UtamaMENANGIS : Terdakwa Sugiharto menangis saat mendengarkan keterangan Paulus Tanos Rating: 0
scroll to top