Aturan Lima Hari Sekolah Akan Ditata Ulang | suaramerdeka.com

Minggu , 25 Juni 2017

Home » SmCetak » Berita Utama » Aturan Lima Hari Sekolah Akan Ditata Ulang

Aturan Lima Hari Sekolah Akan Ditata Ulang

PP Muhammadiyah Pasang Badan untuk Mendikbud

20 Juni 2017 3:04 WIB Category: Berita Utama, SmCetak A+ / A-

JAKARTA- Presiden Joko Widodo telah mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat tentang kegiatan belajar selama lima hari di sekolah atau dikenal dengan full day school.

Presiden akhirnya memutuskan membatalkan kebijakan yang digagas Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Presiden akan menata ulang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur program tersebut. ”Presiden membatalkan setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan sejumlah ormas Islam dan banyak pihak lain yang keberatan. Presiden akan menata ulang dan meningkatkan regulasi dari yang semula (berdasarkan) peraturan menteri, mungkin akan ditingkatkan menjadi peraturan presiden (perpres),” kata Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin di Kantor Kepresidenan, usai bertemu Presiden Jokowi, Senin (19/6).

Menurut Ma’ruf, penataan ulang akan melibatkan sejumlah menteri terkait dan elemen masyarakat. ”Selain Mendikbud, Menteri Agama, mungkin juga Menteri Dalam Negeri, juga akan melibatkan ormas-ormas Islam termasuk MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormasormas lain,” kata dia.

Hal yang akan dibahas nanti tidak lagi hanya soal jam belajar, tapi menyeluruh. ”Mungkin judulnya diganti bukan lima hari sekolah, melainkan pendidikan penguatan karakter,” kata Ma’ruf Amin yang didampingi Mendikbud Muhadjir Effendy.

Yang menarik, dalam konferensi pers hanya Ma’ruf yang berbicara, sedangkan Muhadjir hanya diam mendampingi. Sementara itu, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah pasang badan untuk Mendikbud Muhadjir Effendy terkait program lima hari sekolah yang menuai penolakan dari berbagai pihak.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta Presiden Jokowi tidak menganulir program yang sebenarnya sudah dilaporkan oleh Muhadjir dalam rapat terbatas, Februari lalu. ‘’Kami minta Pak Presiden memperkuat pendidikan karakter dan kebudayaan melalui lima hari sekolah,” terangnya di Sukoharjo, kemarin.

Haedar menambahkan, PP Muhammadiyah sengaja menyampaikan sikap khusus pada pemerintah, karena wacana program lima hari sekolah yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 itu dikhawatirkan terus dipolitisasi. Padahal menurut dia, lima hari sekolah bertujuan memperkuat daya saing bangsa.

Sudah Terukur

”Bahkan Menteri Muhadjir diwacanakan dicopot. Itu kan tidak benar. Seharusnya kritik konseptual yang membangun yang disampaikan, bukan wacana pencopotan,” jelas Haedar yang didampingi sejumlah pengurus.

Dikatakannya, lima hari sekolah tidak hanya menguatkan karakter dan kebudayaan anak, tetapi juga mendongkrak human development index (HDI). Pasalnya, saat ini daya saing Indonesia masih bertengger di peringkat 47, sementara Malaysia 18, Thailand 32, bahkan Singapura nomor 2. Karena itu, program lima hari sekolah menjadi lompatan bagi pendidikan di Indonesia. ”Mari sudahi kebingungan masyarakat. Jadi, tinggal penguatan konten dan merapikan program.’’ Ketua Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menambahkan, Presiden jangan sampai membatalkan program yang sudah terukur dan masuk dalam pengkajian mendalam oleh Kemendikbud itu.

Menurutnya, kekhawatirkan program itu akan menenggelamkan pendidikan agama atau madrasah diniyah tidak akan terjadi. Secara terpisah, pengamat pendidikan Indra Charismiadji berpendapat, kebijakan lima hari sekolah menuai banyak penolakan karena minim sosialisasi. Sebelum mengeluarkan kebijakan, seharusnya Kemendikbud menggelar dialog yang melibatkan pelaku pendidikan.

Apalagi Kemendikbud tidak memiliki sekolah dan murid. Kementerian itu hanya memiliki kebijakan, sedangkan sekolah dan murid merupakan milik pemda sesuai UU Otonomi Daerah. Meski demikian, imbuh Indra, kebijakan ini belum terlambat untuk diperbaiki. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad sosialisasi dengan melibatkan kepala dinas dan pegiat pendidikan. Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, secara teknis, sebelum diterapkan di sekolah, pihaknya mengundang kepala dinas seluruh Indonesia untuk mendiskusikan kebijakan tersebut.

Menyangkut rencana penataan ulang program full day school, pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Jakarta Hendri Satrio menilai, keputusan Presiden Jokowi itu sangat tergantung pada citra dirinya di tengah masyarakat. ”Jika ada keputusan yang banyak diprotes, ya diralat. Tidak hati-hati bikin keputusan. Ya kasihan si menteri,” ungkap Hendri. (F4,H80,nya,di-18)

Comments

comments

Aturan Lima Hari Sekolah Akan Ditata Ulang Reviewed by on . JAKARTA- Presiden Joko Widodo telah mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat tentang kegiatan belajar selama lima hari di sekolah atau dik JAKARTA- Presiden Joko Widodo telah mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat tentang kegiatan belajar selama lima hari di sekolah atau dik Rating: 0
scroll to top