Kamis , 29 Juni 2017

Home » Liputan Khusus » Laporan » Reformasi Tata Kelola Sepak Bola Nasional Dinilai Gagal

Reformasi Tata Kelola Sepak Bola Nasional Dinilai Gagal

13 April 2017 23:30 WIB Category: Laporan, Liputan Khusus Dikunjungi: kali A+ / A-
foto ilustrasi: istimewa

foto ilustrasi: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com – Reformasi tata kelola sepak bola nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dinilai gagal. Indikasinya, banyak peraturan yang dilanggar dan dibiarkan begitu saja oleh PSSI, utamanya dalam memutar kompetisi Liga 1. Di situ, banyak melanggar peraturan, baik Statuta FIFA, Statuta PSSI,  Regulasi Lisensi Klub Profesional FIFA, Law of The Game IFAB, maupun Regulasi Kompetisi Liga 1 sendiri.

PSSI tidak menegakkan syarat Kriteria Aspek Legal pada Lisensi Klub Profesional yang ditetapkan FIFA/AFC dengan sungguh-sungguh. PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator juga tidak tegas dalam menjalankan regulasi kompetisi yang dibuatnya. Bahkan, Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang merupakan kepanjangan tangan dari Kemenpora tidak melakukan pengawalan dengan baik. Verifikasi BOPI hanya formalitas. Terkesan hanya menjalankan tugas mengeluarkan rekomendasi agar kompetisi bisa berjalan.

“Reformasi tata kelola sepak bola nasional telah gagal. Pembekuan PSSI dan sanksi FIFA selama setahun lebih, tak ada manfaatnya sama sekali. Masa perpanjangan waktu lewat turnamen-turnamen yang digelar selama setahun, juga tidak memberikan arti terhadap agenda reformasi. Melihat banyak aturan yang dilanggar, PSSI saat ini dengan jargon Profesional dan Bermartabat justru mengambil kebijakan yang tidak lebih baik dari yang dibekukan dua tahun silam. Padahal, isinya para pakar sepak bola yang sudah karatan karena lama berkecimpung mengurus bal-balan,” tegas Koordinator Save Our Soccer (SOS), Akmal Marhali, melalui rilis, Kamis (13/4).

Akmal menyatakan, Litbang SOS telah mencatat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan dibiarkan oleh PSSI, PT LIB, bahkan BOPI sebagai garda terakhir verifikasi sekaligus pembina, pengawas, dan pengendali olahraga profesional.

Pertama terkait aspek legalitas. Menurut dia, telah terjadi praktik jual beli terhadap Lisensi Kompetisi ketimbang melakukan yang seharusnya. Yaitu jual beli saham kepemilikan dari Badan Hukum Klub. Padahal, dalam regulasi FIFA disebutkan bahwa lisensi kompetisi tak bisa dipindahtangankan (dari badan hukum ke badan hukum lainnya).  Diperparah lagi dengan kenyataan banyak klub yang berganti-ganti badan hukum untuk menghindari kewajiban terhadap pihak kedua (dalam hal ini pemain & pelatih). Bahkan mungkin juga ke pihak ketiga.

Hal Fundamental
”Aspek legalitas merupakan hal fundamental untuk sebuah kompetisi professional menjadi industri yang aman dan stabil. Bila yang fundamental dibiarkan dilanggar, bagaimana sepak bola nasional akan berjalan dengan benar?. Bagaimana mau menciptakan iklim industri olahraga sepak bola yang sehat yang dapat mengundang investor ke sepak bola Indonesia, jika tidak ada kepastian hukum, baik dari hukum sepak bola maupun hukum negara. Semua kebijakan dan aturan serta pengakuan terhadap klub dan kepemilikannya bisa berubah setiap saat, tergantung dengan rezim yg berkuasa di federasi,” ungkapnya.

Kedua, terkait kepemilikan atau pengelola ganda yang menjadi tren di PSSI dan kompetisi sepak bola nasional saat ini. Beberapa klub yang dimiliki dan/atau pengelolaannya, terlibat oleh orang yang sama. Hal ini jelas dilarang FIFA. Regulasi FIFA untuk Lisensi Klub Profesional disebutkah bahwa dilarang orang atau badan hukum terlibat dalam manajemen, administrasi, dan/atau kinerja klub. Baik secara langsung atau tidak langsung. Ada enam aspek pelarangan di antaranya, memegang saham mayoritas dari klub lain yang berpartisipasi dalam kompetisi sama.

Terkait status Gede Widiade yang menjadi Direktur Persija Jakarta, dan juga COO Bhayangkara FC, juga dijelaskan pelarangannya, yaitu terlibat dalam kapasitas apapun dalam manajemen, administrasi dan/ atau olahraga kinerja klub lain yang berpartisipasi dalam kompetisi yang sama.

“Pasal 5 Ayat 1 pada Regulasi Kompetisi Liga 1, tentang integritas (integrity) juga menguatkan Regulasi FIFA larangan cross ownership, tapi kok dilanggar. Jangan-jangan PT LIB sebagai operator tak membaca aturan regulasi yang dibuatnya sendiri dan BOPI dengan tugas melakukan verifikasi tak mendalami dan memahami secara  benar terkait sejumlah regulasi yang ada. Hanya melakukan cek kelengkapan dokumen tanpa memperhatikan kebenaran dari dokumen-dokumen tersebut. Lalu siapa yang harus menegakkan aturan?” kata Akmal.

Ketiga, pelanggaran terkait peserta kompetisi. Dalam regulasi Liga 1 pasal 11 tentang peserta pada ayat 1 dijelaskan bahwa peserta Liga 1 ditetapkan oleh PSSI dengan memperhatikan aspek sporting merit (prestasi olahraga) dari kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2014 dan regulasi club licensing PSSI. Berdasarkan sporting merit ISL 2014, salah satu klub anggota PSSI yang menjadi peserta kompetisi ialah Persebaya Surabaya. Sejauh ini tidak ada bukti hukum pengesahan bahwa ada sebuah klub sepak bola anggota PSSI yang bernama Persebaya Surabaya telah berubah nama menjadi Bhayangkara FC. Maka sejatinya tidak ada klub Bhayangkara FC di kompetisi profesional strata 1 PSSI dan klub anggota PSSI yang bernama Arema harus menggunakan PT Arema Indonesia sebagai badan hukumnya.

“Status badan hukum klub-klub tersebut harus jelas terlebih dahulu. Tidak melanggar sporting merit, tidak melakukan jual beli lisensi (kompetisi), tidak pula bergonta-ganti Badan Hukum/PT tanpa melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham layaknya sebuah perseroan serta verifikasi kronologi dasar pergantian Badan Hukum/PT,” ujarnya.
Pemain Asing Baru
Keempat, pelanggaran terhadap syarat pemain pemain asing baru. Berdasarkan pasal 36 di regulasi Kompetisi Liga 1 tentang Strata dan Verifikasi Pemain Asing dengan gamblang dijelaskan syarat dan ketentuannya. Bila mengacu pada pasal itu, maka striker asing baru PSM Makassar asal Brasil, Reinaldo da Costa, harusnya tidak diloloskan tampil di Kompetisi Indonesia musim ini. Berdasarkan data yang ditelusuri SOS, klub asal Reinaldo adalah Operario Ferroviario Esporte Clube, yang terakhir menembus Campeonato Nacional Brazil Serie D/Strata IV pada musim 2015 dan justru pada musim 2016 malah tidak tembus ke Campeonato Nacional. Sementara bagi pemain asing baru yang klub asalnya dari Kompetisi Brasil, kualifikasi minimal dan dapat diterima adalah dari klub peserta Kompetisi Strata III/Campeonato Serie C. Kesimpulannya, Reinaldo da Costa seharusnya pada musim ini tidak dapat bermain di Liga 1. Hal sama juga merujuk dua pemain asing baru asal Guinea yang bermain di PS TNI. Yakni Aboubacar Sylla dan Aboubacar Camara. Keduanya tak lolos Strata dan Verifikasi Pemain Asing berdasarkan regulasi.

Kelima, pelanggaran pergantian pemain. Dalam Regulasi Liga 1 pasal 16 terkait pertandingan dijelaskan pada pasal 1 bahwa seluruh pertandingan dimainkan sesuai dengan Laws of The Game. Pasal 2 dijelaskan dalam hal perbedaan penafsiran dari Laws of The Game, maka yang berlaku adalah versi bahasa Inggris. Kebijakan PSSI bersama PT Liga Indonesia Baru (LIB) terkait boleh melakukan lima pergantian pemain di Liga 1 melanggar Law of The Game FIFA yang dikeluarkan The International Football Association Board 2016/2017. Dalam peraturannya terkait Kompetisi Resmi, FIFA menyatakan maksimal tiga pergantian pemain yang bisa dilakukan dalam satu pertandingan pada kompetisi resmi digelar di bawah kendali FIFA, Konfederasi, mau pun Asosiasi Sepak Bola Nasional.

Keenam, pelanggaran terkait transparansi keuangan. PSSI bersama PT LIB tidak transparan terkait perjanjian kontrak dengan sponsor Liga 1 dan juga hak siar televisi. Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi hanya mengatakan kontrak dengan Gojek dan Traveloka sebagai sponsor utama senilai Rp 180 Miliar semusim. Sedangkan berapa dana dari hak siar televisi tak dijelaskan. Dua tahun silam, sebelum pembekuan PSSI, Qatar National Bank (QNB) menyediakan dana Rp 500 miliar sebagai sponsor ISL. Sementara pada Piala Presiden 2016 saat pembekuan hak siar televisi disebutkan Rp 375 miliar. PSSI juga menjual sponsorship Liga 2 kepada Indofood dengan nilai yang dirahasiakan. Ini bertentangan dengan aspek transparansi PSSI sebagai lembaga publik yang berdasarkan keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) harus terbuka.

“Terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan untuk menggelar Liga 1. Belum lagi pelanggaran Statuta FIFA dan PSSI terkait rangkap jabatan Sekjen dan pengalihan status Iwan Budianto dari Wakil Ketua Umum PSSI menjadi Staf Khusus Ketua Umum. Anehnya pelanggaran-pelanggaran ini dibiarkan pemerintah dalam hal ini Kemenpora dan BOPI selaku Pembina, pengawas, dan pengendali olahraga profesional berdasarkan UU SKN dan PP Nomor 16 Tahun 2007. Peraturan dibuat untuk dilaksanakan, bukan untuk dilanggar. Pertanyaannya, sekarang siapa yang saat ini bertugas menegakkan aturan? Sungguh sangat disayangkan reformasi tata kelola sepak bola nasional gagal total,” tegasnya.
(Arif M Iqbal/CN40/SM Network)

Reformasi Tata Kelola Sepak Bola Nasional Dinilai Gagal Reviewed by on . [caption id="attachment_1009506" align="alignnone" width="400"] foto ilustrasi: istimewa[/caption] JAKARTA, suaramerdeka.com - Reformasi tata kelola sepak bola [caption id="attachment_1009506" align="alignnone" width="400"] foto ilustrasi: istimewa[/caption] JAKARTA, suaramerdeka.com - Reformasi tata kelola sepak bola Rating: 0