Jumat , 21 Juli 2017

Home » Suara Banyumas » Penanganan Dampak Ekplorasi PLTPB Baturraden Minta Dipublikasikan

Penanganan Dampak Ekplorasi PLTPB Baturraden Minta Dipublikasikan

21 April 2017 19:45 WIB Category: Suara Banyumas Dikunjungi: kali A+ / A-
Foto: mongabay

Foto: mongabay

PURWOKERTO, suaramerdeka.com - Tindak lanjut penanganan dampak air keruh Sungai Prukut dari kegiatan ekplorasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Baturraden sampai April ini dinilai belum maksimal. Warga terdampak sejauh ini masih mengeluhkan penanganan yang dilakukan pihak pelaksana maupun pemkab setempat.

Ketua Lingkar Kajian Banyumas (LKB) FISIP Unsoed Purwokerto, Novita Sari mengatakan, dari hasil riset investigasi yang dilakukan bersama LPPLSH Purwokerto dan sudah didisiminasikan tanggal 28 Februrai lalu, ternyata dari hasil pantauan di lapangan hingga Maret-April, masih dijumpai keluhan di warga terdampak bencana maupun belum sesuai harapan banyak pihak.

“Tim riset gabungan dari LKB dan LPPLSH telah mengirim surat ke Bupati Banyumas tanggal 18 April lalu, dan pihak pelaksana untuk menindaklanjuti sejumlah temuan yang belum diselesaikan sampai sekarang,” kata Novi, Jumat (21/4).

Dalam surat tindak lanjut rekomendasi tersebut, pihaknya mendorong pemkab segera minta transparansi kepada PT Sejahtera Alam Energy (SAE), selaku pelaksana pembangunan PLTPB Baturraden, atas penanganan dampak air keruh di Sungai Prukut yang dialami warga terdampak. “Kami juga merekomendasikan, pemkab segera memastikan ganti rugi bagi warga terdampak, karena sejuah ini laporan yang masuk ke kami, masih ada yang belum menerima,” kata mahasiswa Sosiologi ini.

Jika ada warga yang belum menerima ganti rugi, katanya, mereka diminta segera melaporkan dan pemkab segera menfasilitasi penyelesaian masalah tersebut. “Melalui pemkab, kami berharap ada transparansi dari pihak pelaksana dalam tahap ekplorasi pembangunan PLTPB Baturraden, termasuk dampak positif dan antisipasi dampak negatif ke depannya, kemudian dipublikasikan ke seluruh warga Banyumas,” katanya.

Pihaknya juga mendesak pemkab memberikan dokumen lingkungan (UKL-UPL), sebagai bahan kajian lebih lanjut dan pegangan untuk pengawasan masyarakat. Dokumen tersebut semestinya berhak diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai wujud keterbukaan informasi publik (KIP). Surat tindak lanjut rekomendasi tersebut, kata Novi, juga ditembuskan ke presiden, gubernur, kementerian energi dan sumber daya mineral, dinas energi dan sumber daya mineral Jateng. Kemudian PT SAE, KPH Banyumas Timur, pusat penelitian dan pengembangan energibaru dan terbaharukan LPPM Unsoed dan Komunitas Peduli Gunung Slamet.

(Agus Wahyudi/CN38/SM Network)

Penanganan Dampak Ekplorasi PLTPB Baturraden Minta Dipublikasikan Reviewed by on . [caption id="attachment_1017683" align="alignnone" width="400"] Foto: mongabay[/caption] PURWOKERTO, suaramerdeka.com - Tindak lanjut penanganan dampak air keru [caption id="attachment_1017683" align="alignnone" width="400"] Foto: mongabay[/caption] PURWOKERTO, suaramerdeka.com - Tindak lanjut penanganan dampak air keru Rating: 0