Minggu , 26 Maret 2017

Home » Suara Pantura » Pancasila Benteng Penegakan Hukum

Pancasila Benteng Penegakan Hukum

Orasi Ilmiah Ketua KY di UPS Tegal

20 Maret 2017 0:37 WIB Category: Suara Pantura Dikunjungi: kali A+ / A-
Bangunan auditorium baru UPS Tegal yang berdiri megah dengan interior ruangan yang cukup menarik, resmi digunakan kali pertama untuk acara Wisuda Ke-2 Magister (S2) dan Ke-37 Sarjana (S1) UPS Tegal, pada Sabtu (18/3). (SM/dok)

Bangunan auditorium baru UPS Tegal yang berdiri megah dengan interior ruangan yang cukup menarik, resmi digunakan kali pertama untuk acara Wisuda Ke-2 Magister (S2) dan Ke-37 Sarjana (S1) UPS Tegal, pada Sabtu (18/3). (SM/dok)

TEGAL, suaramerdeka.com – Letupan pendapat menarik diayunkan Ketua Komisi Yudisial RI Prof Dr Aidul Fitriciada Azhari SH MHum, saat orasi ilmiah di acara wisuda Ke-2 Magister (S2) dan Ke-37 Sarjana (S1) Universitas Pancasakti (UPS) Tegal, Sabtu (18/3).

Dia yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,¬† saat orasi ilmiah, mengusung materi bertajuk ”Nilai-Nilai Pancasila sebagai Benteng Penegakan Hukum di Indonesia”.

”Ini orasi ilmiah yang cukup menarik. Banyak kritik dan ketimpangan disajikan berkait dengan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, juga implementasinya dalam penegakan hukum di tanah air,” tandas Ketua Panitia Wisuda itu, Noor Zuhry SPi MSi.

Prof Aidul Fitriciada Azhari kemudian menyodorkan salah satu kritik yang sering disampaikan terhadap hasil reformasi yang telah berlangsung sejak tahun 1998. Yakni semakin hilangnya makna dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

”Sekalipun MPR telah melakukan sosialisasi Empat Pilar secara meluas di berbagai daerah. Tetapi Pancasila belum sepenuhnya hadir sebagai nilai-nilai utama yang menjadi pedoman bagi seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucap dia.

Pancasila, kata dia, seolah-olah hadir hanya sebagai ornamen penghias dalam setiap upacara atau sambutan para pejabat. Tetapi belum benar-benar meresap ke dalam pola pikir dan menjadi tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Situasi seperti itu, lanjut dia, disebabkan sejak awal reformasi ada kecenderungan untuk memandang Pancasila secara traumatik, sebagai akibat dari pola indoktrinasi Pancasila selama pemerintahan Orde Baru. Yakni, yang disusun dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Ekaprasetya Pancakarsa.

Oleh karena itu, tidak lama setelah Presiden Soeharto lengser dari kekuasaannya yang telah dinikmati selama 32 tahun, MPR mengesahkan  Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara.

Di bagian lain orasinya, Ketua KY mengungkapkan soal penegakan hukum yang sangat ditentukan oleh seberapa besar proses hukum memberikan keuntungan secara finansial bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam proses hukum tersebut, termasuk bagi penegak hukum sendiri.

”Inilah yang kemudian menyebabkan masih suburnya perilaku korupsi di lingkungan penegak hukum, termasuk di lingkungan peradilan yang menjadi kewenangan KYRI untuk mengawasinya,” tandas dia.

(Riyono Toepra/ CN34/ SM Network)

Pancasila Benteng Penegakan Hukum Reviewed by on . [caption id="attachment_981132" align="alignnone" width="362"] Bangunan auditorium baru UPS Tegal yang berdiri megah dengan interior ruangan yang cukup menarik, [caption id="attachment_981132" align="alignnone" width="362"] Bangunan auditorium baru UPS Tegal yang berdiri megah dengan interior ruangan yang cukup menarik, Rating: 0