Senin , 1 Mei 2017

Home » Solo Metro » Kurangnya Sosialisasi Jadi Faktor Pungli Prona

Kurangnya Sosialisasi Jadi Faktor Pungli Prona

20 Maret 2017 17:41 WIB Category: Solo Metro Dikunjungi: kali A+ / A-
Foto: Bhayangkara

Foto: Bhayangkara

WONOGIRI, suaramerdeka.com – Kasus pungutan liar (pungli) Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) ditengarai karena kurangnya sosialisasi. Akibatnya, banyak masyarakat yang mengira program tersebut gratis seluruhnya. Padahal, ada beberapa item yang tetap harus dibiayai sendiri oleh pemohon Prona.

Bupati Wonogiri, Joko ‘Jekek’ Sutopo mengatakan, masalah pertanahan menjadi perhatian khusus karena banyak tanah yang dimiliki warga namun mereka tidak mengantongi bukti legalitasnya. Di Kabupaten Wonogiri ada sekitar 64.000 bidang tanah yang belum memiliki bukti legalitas atau sertifikat.

Dengan kondisi tersebut, masalah pertanahan menjadi salah satu perhatian utama. Menurutnya, sejak awal telah terjadi kesalahan desain Prona. Program tersebut digembar-gemborkan gratis, sehingga banyak masyarakat yang mengartikannya gratis total.

“Mungkin karena sosialisasinya yang kurang atau pemahaman masyarakatnya yang kurang. Kemudian terjadi perbedaan penafsiran di lapangan dan itu yang menimbulkan persoalan. Sebab, ternyata ada beberapa kewajiban (biaya) yang tetap harus dipenuhi pemohon,” katanya, saat mengikuti sosialisasi Prona di pendapa Kabupaten Wonogiri, Senin (20/3).

Hal itu memunculkan miskomunikasi di antara masyarakat maupun aparat pemerintahan. Salah satunya adalah kasus pungli Prona di wilayah Kecamatan Tirtomoyo, baru baru ini. “Itu karena ada miskomunikasi. Karena itu saya tekankan pentingnya sosialisasi,” imbuhnya.

Meski demikian, pihaknya akan melakukan klarifikasi terhadap PNS-PNS yang terlibat kasus tersebut. Klarifikasi dilakukan setelah Pemkab menerima rekomendasi dari Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Wonogiri. Tim merekomendasikan agar PNS-PNS yang terlibat tersebut diberi sanksi administrasi.

Sementara itu, Koordinator Prona BPN Wonogiri, Heru Eko Marwoto menerangkan, program itu sebenarnya ada dua tahap, yakni pra-Prona dan Prona. Pada tahap pra-Prona, pemohon mengeluarkan biaya untuk beberapa item, seperti pembelian patok, materai, dan sebagainya.

Biaya pada tahap pra-Prona diputuskan melalui rembug desa dan kelompok masyarakat (Pokmas). Adapun pada tahap Prona telah mendapatkan subsidi dari negara.
(Khalid Yogi/CN41/SMNetwork)

Kurangnya Sosialisasi Jadi Faktor Pungli Prona Reviewed by on . [caption id="attachment_819596" align="alignnone" width="400"] Foto: Bhayangkara[/caption] WONOGIRI, suaramerdeka.com - Kasus pungutan liar (pungli) Proyek Oper [caption id="attachment_819596" align="alignnone" width="400"] Foto: Bhayangkara[/caption] WONOGIRI, suaramerdeka.com - Kasus pungutan liar (pungli) Proyek Oper Rating: 0