Kamis , 29 Juni 2017

Home » Suara Banyumas » DPRD Purbalingga Berikan Banyak Catatan Terhadap LPKJ Bupati

DPRD Purbalingga Berikan Banyak Catatan Terhadap LPKJ Bupati

21 April 2017 14:12 WIB Category: Suara Banyumas Dikunjungi: kali A+ / A-
Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

PURBALINGGA, suaramerdeka.com - DPRD Purbalingga memberikan sejumlah catatan kepada Bupati terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purbalingga Tahun 2016 pada Rapat Paripurna di gedung dewan setempat, Jumat (21/4).

Ketua DPRD Purbalingga, Tongat mengatakan, secara khusu, LKPJ 2016 belum mampu menjelaskan azas manfaat dari setiap program terhadap masyarakat, karena ukuran kinerja bukan hanya dari sisi terserapnya anggaran. Masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tidak mempunyai standar pelaporan yang sama terhadap program yang dilaksanakan.

Kemudian, masuh muncul masalah integrasi data dan program antar-OPD. Integrasi mulai dari keseregaman basis data primer yang melegimitasi pentingnya program, penentuan peta kompetensi pokok OPD pada suatu masalah, regulasi yang dibutuhkan dan estimasi sumber daya dan waktu yang dibutuhkan. Proses ini penting untuk menata nomenklatur program antar-OPD yang sering tumpang tindih dan berulang sehingga program tidak fokus, tidak teratur dan tidak berkesinambungan.

“Catatan lain, masih ada OPD dengan postur belanja operasional yang kurang efisian, sementara di sisi lain memiliki beban layanan dan program publik yang tergolong strategis. Pemkab harus lebih giat lagi meneliti postur anggaran APBD yang cenderung tidak sehat,” katanya.

Selain itu hampir semua OPD tidak memberikan dukungan anggaran memadai bagi pegawainya untuk mengikuti prgram peningkatan kapasitas. Program yang bersifat diskursus atau seminar insidental dinilai harus diubah, sebab bibit birokrat unggul terhalang oleh ruang gerak yang minim.

Di sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pertanian belum ada ide cemerlang dan operasional dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Jika solusi masalah yang ada masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, maka kecil kemungkinan beban rakyat dapat segera diatasi.

“Juga soal belum mampunya Pemkab meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan yang masih menyandang predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat ini harus segera ditinggalkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” katanya.
(Ryan Rachman/CN41/SMNetwork)

DPRD Purbalingga Berikan Banyak Catatan Terhadap LPKJ Bupati Reviewed by on . [caption id="attachment_999413" align="alignnone" width="400"] Foto: Istimewa[/caption] PURBALINGGA, suaramerdeka.com - DPRD Purbalingga memberikan sejumlah cat [caption id="attachment_999413" align="alignnone" width="400"] Foto: Istimewa[/caption] PURBALINGGA, suaramerdeka.com - DPRD Purbalingga memberikan sejumlah cat Rating: 0