Sabtu , 25 Maret 2017

Home » Nasional » Dirjen Minerba: Wajar Jika Pemerintah Minta Lebih dari Freeport

Dirjen Minerba: Wajar Jika Pemerintah Minta Lebih dari Freeport

20 Maret 2017 18:05 WIB Category: Nasional Dikunjungi: kali A+ / A-
Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot menilai wajar jika Pemerintah RI menginginkan bagian lebih besar dari hasil produksi PT Freeport Indonesia di Papua. Pasalnya perusahaan tambang dari AS itu sudah lama beroperasi dan banyak mengambil keuntungan dari kegiatan penambangan di Indonesia.

“Bayangkan saja kontrak dari tahun 1971 berlaku sampai sekarang. Berapa tahun? Ini sudah 40 tahun lebih. Tentunya pemerintah berharap suatu kebaikan peningkatan negara itu wajar,” tutur Bambang saat tampil sebagai pembiacara dalam forum diskusi “Bagaimana Nasib Kontrak Karya (KK) Freeport” di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (20/3).

Karena itu Bambang menilai wajar jika pemerintah ingin meningkatkan bagian negara dari hasil produksi Freeport Indonesia. Pemerintah berharap perbaikan pendapatan dari kegiatan pertambangan yang dilakukan Freeport Indonesia di Papua.

“Masalah pemerintah mendapatkan yang lebih baik, wajib mendapatkannya,” tegasnya.

Menurut dia, pemerintah tetap memikirkan kondisi perusahaan dalam meminta tambahan bagian negara, agar tidak mengalami kerugian. Dia pun menjamin negara tidak akan membuat bangkrut perusahaan, karena perekonomian disokong kegiatan invetasi.

Karena masih bertahan dengan status KK, Bambang berharap PT Freeport Indonesia tetap beroperasi walau belum bisa mengekspor mineral olahan (konsentrat). Meski hanya bisa mengekspor 40 persen mineral yang telah dimurnikan, harusnya kegiatan operasi untuk memproduksi konsentrat tembaga harus tetap berjalan.

Bambang menambahkan, seharusnya produksi Freeport tidak ada masalah, meski dikurangi untuk menyesuaikan dengan kapasitas fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) milik PT Smelting di Gresik.

“Tidak ada masalah. Produksi tidak disetop dari dulu, ya kan? 40 persen (produksi) jalan terus jadi Gresik dapat pasokan,” tutur Bambang.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Bangun S Manurung menjelaskan, saat ini Freeport Indonesia sudah kembali beroperasi. Namun, produksinya berkurang, menyesuaikan kapasitas smelter Gresik, karena belum bisa mengekspor konsentrat. Dengan begitu, Freeport hanya mengekspor mineral hasil pemurnian saja.
(Fauzan Jayadi/CN41/SMNetwork)

Dirjen Minerba: Wajar Jika Pemerintah Minta Lebih dari Freeport Reviewed by on . [caption id="attachment_129945" align="alignnone" width="400"] Foto: Istimewa[/caption] JAKARTA, suaramerdeka.com - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kemen [caption id="attachment_129945" align="alignnone" width="400"] Foto: Istimewa[/caption] JAKARTA, suaramerdeka.com - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kemen Rating: 0