Sabtu , 24 Juni 2017

Home » Solo Metro » Dipanggil KPK, Komisioner DPRD: Tidak Perlu Takut!

Dipanggil KPK, Komisioner DPRD: Tidak Perlu Takut!

20 Maret 2017 13:24 WIB Category: Solo Metro Dikunjungi: kali A+ / A-
Ilustrasi: Istimewa

Ilustrasi: Istimewa

KLATEN, suaramerdeka.com – 10 anggota DPRD Kabupaten Klaten dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Jakarta. Ke 10 wakil rakyat lintas fraksi dan komisi itu dipanggil terkait OTT Bupati, Sri Hartini.

Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah mengatakan pemanggilan masih terkait tersangka Bupati non aktif. ” Jika masih kami butuhkan saksi maka akan kami panggil,” jelasnya, Senin (20/3).

Sumber di DPRD ke 10 orang anggota DPRD itu berasal dari berbagai fraksi dan komisi. Bahkan tidak hanya dari fraksi PDI P seperti sebelumnya. Yang dipanggil kali ini dari tiga partai politik di DPRD.

Selain dari kalangan politisi di gedung DPRD, KPK memanggil satu warga biasa dan beberapa pejabat di Pemkab Klaten. Anggota DPRD Kabupaten Klaten, Muchlis Febi Anggono membenarkan dirinya mendapat undangan dari penyidik KPK.

”Tidak perlu takut, yang penting berbuat sesuai aturan,” kata anggota Komisi III itu.

Dirinya diminta datang ke Jakarta bukan ke Polres Klaten seperti pemeriksaan sebelumnya. Meskipun jauh, tidak masalah dan akan datang memberikan keterangan sebagai warga negara yang menjunjung tinggi hukum.

Apabila nantinya ditanya soal dana aspirasi atau bantuan keuangan pun tidak masalah. Dirinya memang pernah mengusulkan bantuan aspirasi untuk masyarakat melalui jalur Bupati. Namun bantuan itu di APBD murni 2016, bukan di APBD perubahan 2016 saat ada operasi KPK.

Tidak Setor

Bantuan itu, lanjut Muchlis, sudah diserahkan ke masyarakat seluruhnya melalui rekening penerima. Bantuan tidak dipotong apalagi menyetorkannya ke Bupati. Berkaitan dana aspirasi Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Pemkab Klaten, Bambang Sigit Sinugroho mengatakan bantuan keuangan itu sudah jelas peruntukan dan alamatnya serta tertuang di Perda APBD.

Pelaksanannya didasarkan SK Bupati sehingga jelas. Soal usulannya, bisa datang dari siapa saja. Baik dari masyarakat, anggota DPRD maupun kalangan eksekutif Pemkab seperti Bupati.

(Achmad Hussain/CN19/SMNetwork)

Dipanggil KPK, Komisioner DPRD: Tidak Perlu Takut! Reviewed by on . [caption id="attachment_979884" align="alignnone" width="400"] Ilustrasi: Istimewa[/caption] KLATEN, suaramerdeka.com - 10 anggota DPRD Kabupaten Klaten dipangg [caption id="attachment_979884" align="alignnone" width="400"] Ilustrasi: Istimewa[/caption] KLATEN, suaramerdeka.com - 10 anggota DPRD Kabupaten Klaten dipangg Rating: 0