Penyiaran di Era Konvergensi | SM BlogJurnalis

Rabu , 26 April 2017

Penyiaran di Era Konvergensi

1 April 2016 14:17 WIB by: Category: Artikel, Blog Jurnalis A+ / A-

PENYIARAN tak ubahnya seperti bidang lain, berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Pola konvensional (analog) pun lambat laun bergeser ke bentuk digital dalam satuan bit (binary digit). Indonesia menjadi salah satu negara yang sudah mulai melakukan uji coba. Digitalisasi ini menjadi kunci dari konvergensi media, termasuk di dalam dunia penyiaran.

Mengutip Wikipedia, konvergensi media mengandung arti penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Konvergensi media biasanya merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dimungkinkan dengan adanya konvergensi jaringan.
Dalam dunia penyiaran, digitalisasi memungkinkan siaran televisi memiliki layanan program seperti layaknya internet. Cukup dengan satu perangkat, seseorang sudah dapat mengakses surat kabar, menikmati hiburan televisi, mendengar radio, mencari informasi sesuai selera, dan bahkan menelepon sekali pun.
Lantas, bagaimana dengan negara kita, sudah siapkah melaksanakan konvergensi? Kesiapan itu tentunya bukan hanya pada perangkat dan masyarakat, namun juga regulasi yang mengaturnya. Sejenak memutar ke belakang, merujuk pada regulasi penyiaran, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2002. Dalam regulasi itu disebutkan, penyiaran televisi dan radio harus memiliki Izin Penyelenggaran Penyiaran atau IPP (Pasal 33 Ayat 1).
Disebutkan pula dalam UU tersebut, lembaga penyiaran swasta hanya dapat menyelenggarakan satu siaran dengan satu saluran siaran pada satu cakupan wilayah siaran (Pasal 20). Jika akan memasuki era konvergensi, regulasi tersebut menjadi tidak relevan lagi karena penyiaran digital memiliki sifat banyak siaran pada satu saluran di satu cakupan wilayah layanan. Dengan sistem digital, dimungkinkan ada sekitar 12 siaran televisi pada satu kanal (saluran) di satu wilayah layanan.

Dalam regulasi lainnya, yakni UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 11 menyebutkan, setiap penyelenggaran telekomunikasi harus mendapatkan izin dari pemerintah. Salah satu bentuk penyelenggaraan telekomunikasi adalah jaringan telekomunikasi (Pasal 7). Namun UU ini belum menyentuh penyiaran secara lebih jauh sehingga tidak relevan pada era konvergensi.

Pada 2008, Pemerintah bersama DPR juga mengesahkan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Regulasi ini mengatur berbagai hal berkaitan dengan keberadaan internet. Namun ada anggapan, pasal-pasal dalam aturan tersebut hanya mengikat kasus-kasus terkait teknologi web 1.0, sedangkan sekarang sudah banyak yang menggunakan penerusnya, yakni 2.0.

Televisi Digital di Indonesia

Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain dalam menyongsong digitalisasi penyiaran. Jerman sudah memulai pada 2003 untuk Berlin, dan dilanjut 2005 di Munich. Pada 2005 Inggris melakukan percobaan mematikan beberapa siaran analog. Amerika Serikat pada 17 Februari 2009 menyatakan sebagai “Hari Selamat Tinggal TV Analog”. Di Malaysia, untuk penyiaran digital dimulai pada 1998, sedangkan Singapura sejak 2004.

Pada awal 2007, sebenarnya Indonesia sudah memutuskan untuk mulai memerhatikan penyiaran digital, diawali dengan terbitnya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 07/P/M.Kominfo/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk Televisi Tidak Bergerak. Aturan ini menetapkan standar DVB-T (Digital Video Broadcasting) sebagai standar penyiaran televisi digital terestrial tidak bergerak di Indonesia.

Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Kominfo No 27/P/M.Kominfo/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital, pada 13 Agustus 2008 dilakukan uji coba di wilayah Jabodetabek, melibatkan tiga institusi, yakni Kementerian Kominfo, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Ini sekaligus sebagai penanda dimulainya migrasi dari analog ke digital dengan tiga tahap perubahan.

Tahap pertama (2008-2012) merupakan uji coba penghentian izin lisensi baru untuk televisi analog setelah beroperasinya penyelenggaraan infrastruktur televisi digital. Tahap kedua (2013-2017) yakni penghentian siaran televisi analog di kota-kota besar, dilanjutkan daerah lainnya. Adapun tahap ketiga, menurut rencana seluruh siaran televisi analog akan dihentikan pada 2018, siaran digital akan beroperasi penuh pada band IV dan V, serta kanal 49 ke atas akan digunakan untuk sistem telekomunikasi nirkabel masa depan. Demi mewujudkan digitalisasi, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air).

Namun tampaknya upaya pemerintah melakukan migrasi tak semulus yang diharapkan. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur yang diajukan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) atas Permenkominfo 22/2011 dikabulkan pada 5 Maret 2015 melalui putusan Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT. Gugatan itu didasari oleh sudah dibatalkannya Permenkominfo tersebut oleh Mahkamah Agung pada 3 April 2013 karena bertentangan dengan UU Penyiaran dan PP 50/2005, namun Kominfo tetap bersikeras melaksanakannya, bahkan menunjuk 33 perusahaan pemenang sebagai lembaga multiplexing.

Atas kekalahan itu, Kominfo mengajukan banding dan sampai sekarang aturan digitalisasi penyiaran belum jelas. Sebab belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ini berakibat pada dihentikannya sementara proses perizinan televisi digital, termasuk yang mengajukan untuk wilayah Jawa Tengah.

Atas kerumitan yang menyelimuti proses digitalisasi tersebut, tampaknya perlu dilakukan berbagai langkah. Yang utama adalah segera merevisi UU Penyiaran dengan memasukkan aturan digital, kemudian diterbitkan aturan turunannya untuk menjabarkan secara teknis dan detail. Regulasi yang dibuat pemerintah hendaknya juga bisa mengatur kepemilikan, jangkauan, dan pertanggungjawaban dalam sistem media. Proses perizinan juga harus ketat, konten dibatasi, serta akses informasi masyarakat diatur dengan jelas. Dengan demikian, era konvergensi dalam penyiaran yang didukung digitalisasi bisa terwujud dengan sehat dan baik. (*)

Penulis adalah wartawan Suara Merdeka dan Komisioner KPID Jawa Tengah

Comments

comments

Penyiaran di Era Konvergensi Reviewed by on . PENYIARAN tak ubahnya seperti bidang lain, berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Pola konvensional (analog) pun lambat laun bergeser ke bentuk digital dalam PENYIARAN tak ubahnya seperti bidang lain, berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Pola konvensional (analog) pun lambat laun bergeser ke bentuk digital dalam Rating: 0
scroll to top