Pemetaan Desa dan Harapan Baru Pembangunan Nasional | SM BlogJurnalis

Sabtu , 25 Maret 2017

Pemetaan Desa dan Harapan Baru Pembangunan Nasional

4 Oktober 2016 23:26 WIB by: Category: Artikel A+ / A-

ADA harapan baru yang muncul dari pemberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedudukan desa dalam perspektif undang-undang diperkuat. Desa bukan subordinasi dan objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan.

Sebagai sebuah subjek, konsekuensinya adalah arah pembangunan didesain berdasar aspirasi dari warga desa. Demokratisasi harus lebih terasa. Dari, untuk dan oleh warga. Dalam praktiknya, sudah ada desa yang sukses membawa dirinya menjadi pemain dalam pembangunan. Namun, tak sedikit desa yang terpuruk karena kepala desanya terlibat permasalahan hukum.

Definisi desa dalam undang-undang tersebut yakni, “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI”.

Didik G Suharto dalam Membangun Kemandirian Desa (2016: 190) membuat perbandingan perspektif tujuh undang-undang terhadap kedudukan desa. Ketujuh undang-undang tentang desa yakni UU 1/1945,  UU 22/1948, UU 19/1965, UU 5/1979, UU 22/1999, UU 23/2004 dan UU 6/2014.

Dari analisisnya, UU 6/2014 memiliki keunggulan dari UU sebelumnya karena ada pengakuan eksistensi desa adat, penguatan kewenangan dan kapasitas desa. Secara politik dan anggaran, perspektif UU tersebut memposisikan desa sebagai subjek dengan sumber dana besar dan kewenangan besar.

Disebutkan dalam UU tersebut, ada tujuh sumber dana desa. Salah satu pendapatan desa terbersar saat ini berasal dari alokasi dana desa dengan besaran 10% dari APBN. Dalam klausul pasal itu rasio 10% dijalankan secara bertahap. Artinya setiap tahun dana desa semakin besar. Dalam kampanye Pilpres lalu, para calon presiden mensimulasikan besaran dana yang diterima masing-masing desa yakni mencapai miliaran rupiah. Namun, praktiknya dalam pemerintahan saat ini, setiap desa memperoleh dana di bawah janji kampanye tersebut yakni sekitar ratusan juta rupiah.

Proses kelahiran UU tersebut melibatkan para kepala desa di seluruh Indonesia melalui dialog dan demo. Kehadiran UU tersebut membawa angin segar bagi pembangunan desa. Dana-dana yang diterima menjadi modal yang sesungguhnya dalam pembangunan desa. Kepala desa bisa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memakmurkan desa dengan skema kerjasama antardesa atau dengan pihak ketiga.

Pendekatan pembangunan desa dapat dimulai dengan mengacu pada Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2014. Desa diklasifikasikasn berdasarkan perkembangannya ada tiga yakni desa tertinggal, berkembang dan mandiri. Secara nasional tahap perkembangan desa di Indonesia didominasi kategori desa berkembang. Penilaian desa dibagi ke dalam tujuh pulau yakni, Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Didapati Pulau Papua paling banyak desa tertinggal yakni 6.139 dari 6.746 desa. Desa berkembang dan desa madiri paling banyak di Pulau Jawa-Bali yakni 20.827 desa berkembang dan 2.253 desa mandiri. Pemeringkatan ini didasari penilaian terhadap pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesbilitas/transportrasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan. Data tersebut dapat digunakan sebagai landasan pembangunan desa.

Faedah Pemetaan Desa

Di tengah keberpihakan negara dalam pembangunan desa tersebut, Badan Informasi Geospasial (BIG) tengah mengencarkan program percepatan pemetaan desa. Upaya ini dipandang perlu, karena setiap desa harus memiliki kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas-batas wilayahnya.

Secara yuridis formal, peran BIG sejalan dengan amanat UU 6/2014 tentang Desa terkait batas wilayah yang wujudnya berupa peta. BIG sebagai penyedia informasi geospasial dasar dan data sebagaimana tercantum dalam UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial, mengambil peran dalam pembangunan nasional melalui percepatan pemetaan.

Metode pemetaan menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT). Saat sistem pemetaan CSRT baru menjangkau setengah wilayah Indonesia. BIG memproyeksikan, ke depan pemetaan tersebut menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

BIG berupaya melayani masyarakat desa agar memiliki kepastian hukum terkait desanya. BIG berfokus ke desa karena sebagian besar penduduk Indonesia berada di desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015, ada 74.754 desa dan 8.430 kelurahan di Indonesia.

Di sisi lain, arah pembangunan nasional dengan gamblang menempatkan desa sebagai titik tolak pembangunan nasional. Desa dinilai pemerintah berada di pinggir, karena dari sisi taraf kehidupan warganya masih jauh dari sejahtera dengan membandingkannya pada kota. Dari pinggiran itulah, tercapai pembangunan nasional yang mensejahterakan warga di seluruh desa di Indonesia.

Dengan pemetaan ini desa memperoleh legitimasi berupa nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri disertai Lampiran Peta Batas Wilayah Desa. Pengakuan status desa dari pemerintah diperlukan dalam waktu cepat agar roda  pembangunan desa segera bergerak.

Pada sisi lain, pemetaan ini dalam skala makro, menunjukkan kedaulatan negara-bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan garis batas desa yang bersebelahan dengan negara-negara baik di darat maupun laut.

Dalam taraf mikro atau di dalam provinsi, kabupaten atau kecamatan, garis batas menegaskan wilayah administrasi yang di dalamnya memuat semua unsur. Salah satu unsur penting yakni terkait potensi perekonomian yang dapat dikelola sendirian atau kerjasama dengan desa lain atau dengan pihak ketika melalui BUMDes.

Kreatifitas Desa

Desa menopang pembangunan nasional melalui upaya-upaya untuk mengentaskan warganya dari kemiskinan. Populasi penduduk miskin lebih banyak di desa dibanding di kota. Dengan pembangunan dari bawah (bottom up), desa diharapkan dapat mengatasi persoalannya sendiri, khususnya dalam pemberantasan kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam satu dekade (2004-2013) jumlah penduduk miskin di kota sekitar 108,44 juta jiwa, sedangkan di desa sekitar 181,27 juta jiwa. Terdapat selisih 72,83 juta jiwa antara penduduk miskin di desa dengan kota. Data ini secara kasar memberi gambaran situasi perekonomian di desa yang tertinggal dibandingkan dengan kota.

Pendekatan pembangunan nasional melalui desa dipandang dari segi teritorial telah tepat dengan memberi desa kewenangan yang besar untuk memajukan dirinya sendiri. Pola perekonomian di desa yang masih tradisional diduga menjadi pemicu tingginya angka kemiskinan.

Adon Nasrullah Jamaludin dalam Sosiologi Perdesaan (2015) memaparkan perekonomian desa didominasi pertanian. Pendapatan desa juga sebagian besar dihasilkan dari pemanfaatan tanah kas desa dengan dimensi yang terbatas. Pola perekonomian lain yang ada di desa yakni perkebunan, peternakan, sumber daya alam dan industri. Pengelolaan sumber daya alam dan industri jumlahnya diperkirakan masih sedikit, sehingga belum dapat mengangkat banyak warga dari kemiskinan.

Pertanian sebagai isu sentral dalam perekonomian desa dapat dirunut dari tingkat pendidikan warganya. Diasumsikan, petani diasosiasikan sebagai warga dengan capaian pendidikan formal minimal. Bidang garapannya terpusat pada pola lama.

Ada sinyalemen positif yang melambari suasa “batin” implementasi undang-undang desa. Tren perekonomian bergerak ke pencarian pola-pola baru. Era ekonomi kreatif mewarnai praktik pengelolaan desa. Sumber daya alam desa yang dapat dibaca melalui peta berpotensi dikembangkan secara kreatif. Kreatifitas itu memikirkan pola baru untuk suatu hal yang sama dan lama.

Perangkat administrasi kini telah mencukupi dalam pengembangan ekonomi. Pemangku kebijakan desa bisa membuat BUMDes sebagai wadah menampung ide-ide kreatif pemanfaatan potensi desa.

Sebagai succes story, di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo, Klaten, masyarakat desa mengelola sumber air (umbul) secara kreatif. Mendesain pemafaatan kolam pemandian dengan pendekatan fotografi bawah air. Wahana ini melejit dan ngehits karena menyuguhkan panorama di dalam air dengan aktivitas sehari-hari. Potensi desa itu mendatangkan pendapatan desa pertahun Rp 6,5 miliar!

Pola pembangunan perekonomian di desa Desa Ponggok menggunakan pendekatan pariwisata. Pola ini dapat diduplikasi desa-desa lain yang memiliki potensi pariwisata. Topografi desa-desa di Indonesia sangat beragam. Potensi pariwisata tidak dimiliki semua desa, sehingga pola pembangunan berfokus pada potensi khas masing-masing desa. Namun pendekatan pariwisata dimungkinkan dipakai oleh desa-desa yang berlokasi di pesisir, pegunungan dan daratan.

Promosi pariwisata lokal saat ini sedang bergairah seiiring publikasi di media sosial dan Desa Ponggok memanfaatkan kecanggihan teknologi audio dan visual. Pemerintah melalui Kementrian Pariwisata juga mendorong pertumbuhan lokasi wisata baru yang dapat menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara.

Pendekatan pariwisata ini merupakan bentuk dari implementasi ekonomi kreatif. Pendapatan diperoleh tidak dengan mengolah sumber daya alam yang sifatnya tak bisa diperbaharui, melainkan mempertahankannya dan mengemasnya agar menarik wisatawan. Desa Ponggok salah satu desa yang berhasil mengemas sumber daya alam. Desa-desa adat di Bali juga demikian. Sumber daya alamnya dipertahankan, sehingga memunculkan autentisitas dan panorama alam yang alami.

Kemajuan pariwisata didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga cocok diterapkan di desa berkembang dan mandiri yang terkonsentrasi di Pulau Jawa-Bali. Sedangkan, pola pembangunan di desa tertinggal dapat difokuskan pada infrastruktur, sehingga dapat mengubah pola pengembangan perekonomian ke arah yang lebih maju dan modern.

Dengan demikian, arah pembangunan nasional yang sudah ditetapkan dari pinggiran akan berjalan dengan baik manakala ada dukungan dari BIG dalam pemetaan desa. Desa memiliki harapan baru dalam pembangunan dengan ditopang pemetaan yang baik, sehingga berguna dalam perencanaan pembangunan. Kepastian hukum adalah prasyarat memulai pembangunan desa. Modal sosial, kapital dan pemetaan yang berpihak ke desa adalah harapan baru bagi pembangunan di desa. []

Comments

comments

Pemetaan Desa dan Harapan Baru Pembangunan Nasional Reviewed by on . ADA harapan baru yang muncul dari pemberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedudukan desa dalam perspektif undang-undang diperkuat. Desa buk ADA harapan baru yang muncul dari pemberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedudukan desa dalam perspektif undang-undang diperkuat. Desa buk Rating: 0
scroll to top