Penukaran Valas Tanpa Izin Akan Ditertibkan | suaramerdeka.com
Home » Bisnis » Penukaran Valas Tanpa Izin Akan Ditertibkan

Penukaran Valas Tanpa Izin Akan Ditertibkan

16 Maret 2017 20:40 WIB Category: Bisnis, Keuangan A+ / A-
Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Bank Indonesia (BI) DIY segera melakukan penertiban kegiatan usaha penukaran valuta asing (kupva) bukan bank yang tidak berizin. Penyelenggara kegiatan usaha itu diberi batas waktu hingga 7 April 2017 untuk mengurus perizinan. Jika sampai tenggat aturan itu tetap tidak dipatuhi, maka BI bekerjasama dengan instansi kepolisian, PPATK, BNN akan bergerak melakukan operasi penertiban.

“Bagi penyelenggara yang tidak menaati aturan perizinan, kami juga akan mengeluarkan rekomendasi pencabutan atau penghentian kegiatan usaha. Ketentuan itu sebagaimana tercantum dalam Peraturan BI Nomer 18/20/PBI/2016,” tegas Kepala Kanwil BI DIY Budi Hanoto, Kamis (16/3).

Dari pendataan, sejauh ini ditemukan 20 kupva bukan bank tanpa izin yang beroperasi di wilayah DIY. Pihaknya telah memberikan sosialisasi kepada penyelenggara usaha bersangkutan, dan mendorong mereka agar secepatnya mengurus dokumen perizinan. Untuk mendukung kelancaran pemrosesan izin tersebut, BI juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Dijelaskan Budi, salah satu kewajiban kupva bukan bank adalah adanya badan hukum perseroan terbatas yang seluruh sahamnya milik WNI, dan atau badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki WNI. Untuk mendapatkan izin sebagai penyelenggara kupva bukan bank, cukup hanya dengan mengajukan permohonan tertulis ditujukan BI dilampiri dokumen perizinan. Pemrosesan ini tidak dipungut biaya.

“Pengaturan izin bagi kupva bukan bank ini penting. Selain pengembangan industri yang sehat dan efisien, fungsi pengawasan juga diperlukan untuk mencegah tindak pidana semisal pencucian uang, ataupun pendanaan terorisme,” papar Budi.

Terkait fungsi tersebut, BI telah melakukan penandatanganan MoU dengan Polda DIY. Kerjasama ini termasuk tentang tata cara pelaksanaan penanganan dugaan tindak pidana di bidang sistem pembayaran dan kupva. Koordinasi dengan aparat penegak hukum itu juga diperlukan untuk langkah tindak lanjut, apabila terdapat indikasi pencucian uang yang bersumber dari kejahatan maupun bisnis haram narkoba.

Deputi Kepala Perwakilan BI DIY Hilman Tisnawan menambahkan, pihaknya telah melakukan pendekatan secara persuasif. Selain penyelenggara kupva bukan bank, sosialisasi juga menyasar pemilik toko emas dan usaha perhotelan. Sebab mereka juga memiliki kaitan dengan kegiatan penukaran valas. (Amelia Hapsari/CN38/SM Network)

Comments

comments

Penukaran Valas Tanpa Izin Akan Ditertibkan Reviewed by on . [caption id="attachment_1473" align="alignnone" width="300"] Foto: Istimewa[/caption] YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Bank Indonesia (BI) DIY segera melakukan pe [caption id="attachment_1473" align="alignnone" width="300"] Foto: Istimewa[/caption] YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Bank Indonesia (BI) DIY segera melakukan pe Rating: 0
scroll to top