Kebijakan Libur Pajak Dievaluasi | suaramerdeka.com
Home » Bisnis » Kebijakan Libur Pajak Dievaluasi

Kebijakan Libur Pajak Dievaluasi

18 April 2017 19:07 WIB Category: Bisnis, Ekonomi A+ / A-
Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah melakukan evaluasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2015 tentang tax allowance dan tax holiday. Evaluasi dilakukan sebelum pemerintah melakukan revisi atas kebijakan yang mulai berlaku tahun 2015 itu.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan evaluasi kebijakan tax allowance dan tax holiday akan diperjelas definisinya. “Kita akan perjelas definisinya. Kita kan rule base ya, aturannya seperti apa, kita evaluasi PP-nya, kalau memang perlu dilakukan revisi PP-nya. Terus Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BKPM,” ungkap Mardiasmo usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/4).

Mardiasmo menjelaskan tujuan evaluasi aturan tax allowance dan tax holiday adalah agar menjadi lebih jelas. Evaluasi ini juga diharapkan dapat mendorong investor untuk masuk lebih mudah. Ia pun mengatakan bahwa evaluasi tersebut dilakukan secara berkala. “PP-nya kan sebenarnya dari tahun 2015, tanggal 6 April, itu mengatakan harus dievaluasi setiap dua tahun. Nah, tadi itu perlu dievaluasi atau tidak. Sudah dua tahun kan ini. Nah, kalau sudah ada dua tahun kalau sudah ada pengajuan-pengajuan untuk supaya meng-attrack investor, itu harus jelas aturannya,” jelasnya.

Menurutnya, selama ini masih ada regulasi yang membuat investor sulit untuk bisa berinvestasi. Oleh karenanya diperlukan koordinasi yang baik di bawah Menko Perekonomian. “Jadi ada beberapa, baru dalam proses, bukan ditolak. Tapi belum ada keputusan. Jadi masih proses-proses seperti ini, nah ada beberapa yang harus kita bahas. Koordinasi di bawah kementerian koordinator perekonomian,” katanya.

Mardiasmo menambahkan jka diperlukan, maka revisi dari PP tersebut akan secepatnya dilakukan. Untuk saat ini, proses masih dalam tahap evaluasi. “Sekarang lagi digodok ya, adanya perubahan atau revisi PP agar cakupannya diperjelas, sehingga tidak multitafsir di dalam mengimplementasikan. Tetapi syarat-syarat bahwa itu harus ekspor, tenaga kerjanya berapa, kandungan lokalnya berapa, itu tidak bisa dinegosiasi,” kata dia.

Dia menegaskan pemerintah akan memperbaiki prosedur pengajuan tax allowance dan tax holiday. “Misalnya saat produksi komersial itu seperti apa. Asetnya yang bisa dikatakan fasilitas adalah aset yang leasing atau aset yang baru. Nah, hal-hal semacam itu harus kita jelaskan lah, supaya tidak menimbulkan permasalahan,” tegasnya.

(Kartika Runiasari/CN38/SM Network)

Comments

comments

Kebijakan Libur Pajak Dievaluasi Reviewed by on . [caption id="attachment_2771" align="alignnone" width="300"] Foto: Istimewa[/caption] JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah melakukan evaluasi Peraturan Pemeri [caption id="attachment_2771" align="alignnone" width="300"] Foto: Istimewa[/caption] JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah melakukan evaluasi Peraturan Pemeri Rating: 0
scroll to top