Dana Aspirasi, atau Konspirasi? | suaramerdeka.com

Sabtu , 24 Juni 2017

Home » Bebrayan » Dana Aspirasi, atau Konspirasi?

Dana Aspirasi, atau Konspirasi?

29 Juni 2015 10:06 WIB by: Category: Bebrayan, suara warga A+ / A-
Foto beritasatu.com

Foto beritasatu.com

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan seolah tak pernah menyerah mencari celah untuk mengeruk dana melimpah. Pada pertengahan Februari lalu mereka berhasil menganggarkan dana tambahan untuk DPR RI sebesar Rp 1,635 triliun dalam APBN-P 2015, yang akan digunakan untuk merekrut tenaga ahli, staf administrasi, dan pengadaan rumah aspirasi di masing-masing daerah pemilihan (dapil).

Tak puas dengan itu, kali ini sejumlah anggota DPR kembali mengusulkan program pembangunan daerah pemilihan (dapil) atau dana aspirasi senilai Rp 15 miliar – Rp 20 miliar per anggota. Dengan jumlah anggota DPR 560 orang, total anggaran dana aspirasi DPR ini mencapai nilai 8,4 triliun per tahun. Program semacam ini pernah diusulkan tahun 2010 dengan besaran yang relatif sama, namun kandas karena mendapat kritikan keras masyarakat luas.

Dana aspirasi, dana bantuan sosial, atau dana pembangunan daerah dan semacamnya merupakan cara-cara anggota dewan untuk memperoleh fresh money dari anggaran negara yang dapat dikelolanya langsung dengan alasan untuk membantu daerah konstituen yang telah memilihnya. Di negara-negara berkembang, praktik semacam ini dikenal dengan Constituency Development Fund (CDF). Parlemen di sejumlah negara di Asia dan Afrika menggunakan CDF sebagai politik balas budi bagi konstituennya.

Sementara di Amerika Serikat (AS) politik balas budi para wakil rakyat untuk konstituennya dikenal dengan Pork Barrel Budget. Baik CDF maupun pork barrel mempunyai dua mata sisi. Sisi pertama, ia digunakan para politisi guna membayar janji pada konstituennya dalam bentuk bantuan dana untuk proyek-proyek di dapilnya. Sekaligus dengan cara itu ia dapat menjaga citranya agar dapat terpilih kembali pada periode berikutnya.

Di sisi lain, program itu membuka celah transaksional antara politisi dengan pihak konstituen yang ingin mendapat jatah anggaran. Dalam praktik pork barrel di AS, para politisi disinyalir kerap menerima fee atau persenan dari proyek-proyek yang didanai dari alokasinya. Di sinilah titik rawan dana aspirasi yang diprediksi akan berujung sama dengan CDF atau pork barrel.

Karena begitu besarnya kewenangan anggota DPR untuk menentukan alokasi dana bagi dapilnya, sulit untuk tidak mencurigai akan terjadi praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dana aspirasi bisa menjadi ajang bancakan oknum anggota DPR dan kroni-kroni di dapilnya. Bukankah selama ini kerap ditemukan oknum-oknum anggota DPR yang mendompleng program-program kementerian untuk pencitraan dirinya, bahkan menikmati fee dari proyek-proyek di instansi pemerintah. Bagaimana rakyat tidak curiga hal itu akan lebih parah lagi jika DPR mempunyai kekuasaan mengalokasikan anggarannya sendiri.

Kecurigaan ini juga dikuatkan dengan contoh kasus-kasus penyusunan kebijakan pemanfaatan uang negara dengan mengatasnamakan aspirasi rakyat di tingkat daerah. Misalnya, Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Jawa Timur tahun 2008. P2SEM adalah program bantuan dana yang digagas Pemprov Jatim yang tujuannya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan penanganan masalah sosial lainnya.

Persoalannya terletak pada teknis penyaluran dana itu yang harus melalui proposal yang diajukan pada DPRD Jatim. Proposal yang memperoleh rekomendasi DPRD itulah kemudian yang diproses oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Jatim. Dari situ, praktik KKN menjalar. Keterlibatan DPRD sebagai pemberi rekomendasi menjadi ajang transaksi politik antara legislatif dan eksekutif. DPRD berperan tak ubahnya seperti makelar proposal. Kasus P2SEM akhirnya mencatut nama Ketua DPRD Jatim saat itu sebagai tersangka, dan beberapa jaringan tersangka lainnya mulai dari anggota dewan, aktivis mahasiswa, LSM, hingga akademisi.

Contoh kedua, kasus dana aspiratif yang diusulkan DPRD Sumatera Barat. Dalam program itu, masing-masing anggota DPRD disediakan dana segar Rp 200 juta untuk disalurkan di tempat pemilihan. Sumber anggaran itu adalah APBD yang dikelola anggota DPRD. Dalam praktiknya, modus yang terjadi sama dengan kasus P2SEM. Menurut catatan Forum Peduli Sumatera Barat ditemukan banyak proposal bodong untuk mencairkan dana aspiratif. Kasus itu akhirnya juga berujung di pengadilan.
Selain masalah kerawanan, pengelolaan dana aspirasi oleh anggota dewan juga tidak memiliki kekuatan hukum dan bahkan inkonstitusional. Karena jika kebijakan itu dijalankan, sekurangnya akan bertentangan dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

DPR berdasarkan Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 memang memiliki fungsi anggaran, selain fungsi legislasi dan pengawasan. Tetapi fungsi anggaran yang dimaksud pasal itu adalah fungsi penyusunan anggaran. DPR juga dimungkinkan untuk membahas dan menyetujui RAPBN yang diusulkan pemerintah (eksekutif), tetapi tidak untuk mengimplementasikan atau menjadi pelaksana teknis dari anggaran yang diusulkan tersebut. Tugas yang terakhir itu berada di tangan eksekutif.

Dalih bahwa dana aspirasi itu konstitusional karena demi tanggung jawab DPR atas dapilnya adalah tafsir yang dipaksakan. Fungsi anggaran DPR yang seharusnya melekat dengan fungsi legislasi dan pengawasan akan dicampuradukkan dengan fungsi teknis-implementatif yang merupakan kewenangan pemerintah.  Kalau kebijakan ini ngotot dijalankan, akan terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) badan legislatif dan ekskutif.  Lebih dari itu, DPR akan kehilangan tajinya dalam melakukan pengawasan terhadap program-program pemerintah, karena ia telah berperan ganda (doubleness): legislator merangkap eksekutor.

Karena itu, DPR sebaiknya fokus memaksimalkan fungsi utamanya sebagai legislator, perumus anggaran, dan pengawas kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Dengan menjalankan fungsi itu secara optimal, DPR telah menunaikan janji dan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Sebaliknya, kalau usulan dana aspirasi dipaksakan, masyarakat patut bertanya dan curiga, apakah itu murni dana aspirasi atau sekadar konspirasi para politisi?

Mohammad Affan, SS, MA

Peneliti Forum Kajian Islam dan Politik (FKIP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Kontak: 081 931 711 065 / 0896 9440 9087

Comments

comments

Dana Aspirasi, atau Konspirasi? Reviewed by on . [caption id="attachment_969" align="alignleft" width="300"] Foto beritasatu.com[/caption] ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan seolah tak pernah men [caption id="attachment_969" align="alignleft" width="300"] Foto beritasatu.com[/caption] ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan seolah tak pernah men Rating: 0

About Edyna Ratna Nurmaya

scroll to top