Minggu , 26 Maret 2017

Home » Semarang Metro » Analisis Kebijakan Publik Semen Tidak Bisa Dilihat dari Faktor Amdal

Analisis Kebijakan Publik Semen Tidak Bisa Dilihat dari Faktor Amdal

20 Maret 2017 15:32 WIB Category: Semarang Metro Dikunjungi: kali A+ / A-
(Dari kiri) Sri Suwitri Guru Besar Administrasi Publik FISIP Undip, Iwanuddin Iskandar Kabag Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Pemprov, Muhammad Ngainir Richard Komisi D DPRD, dan Hermawan Sulistyo Profesor Riset Utama Bidang Perkembangan Politik LIPI. (suaramerdeka.com/ Cun Cahya)

(Dari kiri) Sri Suwitri Guru Besar Administrasi Publik FISIP Undip, Iwanuddin Iskandar Kabag Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Pemprov, Muhammad Ngainir Richard Komisi D DPRD, dan Hermawan Sulistyo Profesor Riset Utama Bidang Perkembangan Politik LIPI. (suaramerdeka.com/ Cun Cahya)

SEMARANG, suaramerdeka.com – Permasalahan pertambangan di Indonesia selalu ada pro dan kontra, tidak hanya semen tetapi juga minyak, emas, batubara. Hal itu sangat wajar karena Indonesia belum mempunyai ilmu analisis kebijakan publik.

Penolakan pembangunan pabrik Semen Indonesia di Kabupaten Rembang pun menurut sejumlah akademisi akibat kurangnya komunikasi dan sinergi dengan masyarakat.

Sri Suwitri Guru Besar Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Undip mengatakan kenapa permasalahan pabrik Semen Indonesia di Rembang lebih menonjol ke analisa kebijakan di AMDAL. Padahal kebijakan publik tidak hanya melalui AMDAL namun ada beberapa cara untuk menganalisanya yakni dengan peluang, tantangan dan ancaman.

“Analisis kebijakan publik tidak hanya lingkungan ada analisis keuntungan dan kerugian, teknik pengoperasian, ekonomi serta politik juga di analisis,” katanya saat menjadi pembicara dalam Ngobrol Gayeng Soal Semen dan Urun Rembug Tentang Pendirian Pabrik Semen Rembang yang dilaksanakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Jawa Tengah di Aula Unimus, Senin (20/3).

Yang terjadi di Indonesia, lanjut Sri ahli-ahli analisis kebijakan belum ada sehingga perda, undang-undang, konstitusi, SK Bupati juga harus disentuh ahli analis kebijakan publik.

“Nampaknya ahli analsis kebijakan belum nampak, maka orang melihat analis lingkungan saja sudah cukup sehingga beranggapan jika sudah menganalisis lingkungan sudah dilakukan kebijakan,” imbuhnya.

Hermawan Sulistyo Profesor Riset Utama Bidang Perkembangan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menambahkan banyak masyarakat yang disinformasi tentang pembangunan pabrik semen. Seperti pabrik dapat merusak pegunungan Kendeng, bahan baku yang akan digali dan menganggap industri semen merusak lingkungan.

“Banyak masyarakat menganggap penambangan semen di Rembang bisa merusak pegunungan Kendeng padahal undang-undang yang melindungi bentang karst itu tidak termasuk Rembang hanya di Pati, Grobogan dan Blora. Kedua yang digali kategori gampingnya adalah limestone beda dengan karst. Lalu banyak yang mengganggap semen adalah industri kotor yang merusak lingkungan, tambang semen mempunyai dampak lingkunganya paling minim dibandingkan minyak, batubara besi dan sebagainya, jadi ada disinformasi,” ungkapnya.

Walaupun ada surplus produksi semen sebanyak 30 juta ton pertahun secara nasional, namun produksi tersebut milik asing. Sehingga jika menolak pabrik dibangun sama saja membiarkan orang asing menentukan harga.

Dari sisi ekonomi penduduk Kecamatan Gunem Rembang termasuk miskin karena tidak punya daya tawar. “Tapi tiba-tiba ada posisi tawar akan makmur dan kita tutup supaya tidak makmur apa tidak jahat kita,” tuturnya.

Iwanuddin Iskandar Kabag Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Pemrov Jawa Tengah menjelaskan walaupun kalah dalam putusan MA tidak ada kata untuk memberentikan pembangunan pabrik Semen Indonesia, tetapi ada peninjauan kembali terhadap beberapa kebijakan seperti sosialisasi, ketersediaan air bersih dan cekungan air tanah.

“Yakni sosialisasi yang belum lengkap, kebutuhan air minum dan cekungan air tanah dan Gubernur meminta Semen Indonesia memperbaiki dokumen tersebut,” jelasnya.

(Cun Cahya/ CN33/ SM Network)

Analisis Kebijakan Publik Semen Tidak Bisa Dilihat dari Faktor Amdal Reviewed by on . [caption id="attachment_982191" align="alignnone" width="400"] (Dari kiri) Sri Suwitri Guru Besar Administrasi Publik FISIP Undip, Iwanuddin Iskandar Kabag Huku [caption id="attachment_982191" align="alignnone" width="400"] (Dari kiri) Sri Suwitri Guru Besar Administrasi Publik FISIP Undip, Iwanuddin Iskandar Kabag Huku Rating: 0